Meski demikian, ia menilai kekurangan anggaran tersebut masih dapat diatasi melalui mekanisme perubahan anggaran.
“Untuk jangka pendek masih bisa ditangani lewat pergeseran atau perubahan anggaran,” katanya.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan langkah jangka panjang guna memastikan program jaminan kesehatan tetap berjalan, terutama jika kemampuan fiskal daerah terus menurun akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Selain mendorong keterlibatan perusahaan, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Bontang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar dukungan pembiayaan sektor kesehatan dapat lebih maksimal.
“Pemerintah harus mulai mencari sumber pembiayaan lain supaya pelayanan kesehatan masyarakat tetap aman,” tambahnya.
RDP tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta BPJS Kesehatan. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar