BorneoFlash.com, JAKARTA - Bank Indonesia menegaskan sektor pertanian menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU).

Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyatakan kinerja dunia usaha pada triwulan I 2026 tetap positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 10,11 persen, meski turun tipis dari 10,61 persen pada triwulan sebelumnya.

Mayoritas sektor mencatat pertumbuhan, terutama jasa keuangan, pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan. Peningkatan ini didorong lonjakan permintaan saat Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan Idul Fitri, serta musim panen.

Kapasitas produksi terpakai juga naik menjadi 73,33 persen. Kondisi keuangan dunia usaha tetap sehat dengan likuiditas dan akses pembiayaan yang baik.

Memasuki triwulan II 2026, BI memproyeksikan kinerja usaha meningkat dengan SBT 14,80 persen, terutama ditopang sektor pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pertanian kini menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Pemerintah mendorong peningkatan produksi melalui percepatan tanam, optimalisasi lahan, hingga perbaikan irigasi dan distribusi pupuk.

Kinerja sektor ini semakin kuat. Ekspor pertanian 2025 naik 28,26 persen, sementara impor turun 9,66 persen. Produksi padi dan jagung meningkat, dan cadangan beras pemerintah diperkirakan mencapai 5 juta ton.

Kesejahteraan petani juga membaik dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun. PDB sektor pertanian tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Pemerintah optimistis sektor pertanian akan terus menjadi motor penggerak ekonomi dan penjaga ketahanan pangan nasional. (*)

BorneoFlash.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran menyetujui penghentian program nuklir tanpa batas waktu. Ia juga menegaskan AS tidak akan mencairkan aset Iran yang dibekukan.

Dalam wawancara dengan Bloomberg News, Trump menyebut pembicaraan langsung dengan Iran terkait penghentian konflik permanen kemungkinan berlangsung akhir pekan ini.

“Sebagian besar poin utama sudah disepakati dan prosesnya akan cepat,” ujar Trump.

Namun, putaran pertama negosiasi sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan. Gencatan senjata dua pekan dengan Pakistan sebagai penengah akan segera berakhir.

Trump memastikan penghentian program nuklir Iran tidak memiliki batas waktu, meski detail kesepakatan masih dibahas.

Ia juga membantah laporan Axios soal rencana pencairan dana Iran sebesar 20 miliar dolar AS.

Terkait Lebanon, Trump menegaskan AS akan mendorong gencatan senjata menjadi kesepakatan jangka panjang.

Dalam wawancara dengan CBS News, ia menambahkan Iran siap bekerja sama dengan AS untuk mengamankan uranium yang telah diperkaya tanpa melibatkan pasukan AS secara langsung. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, untuk memastikan cadangan beras tetap aman.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden melakukan inspeksi mendadak usai memberikan arahan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia.

“Presiden memastikan cadangan pangan, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Teddy.

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kualitas beras serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Teddy menjelaskan kompleks Gudang Bulog Danurejo memiliki dua unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton dan saat ini terisi penuh.

Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan stok yang kuat untuk memenuhi kebutuhan Kota dan Kabupaten Magelang serta wilayah sekitarnya.

Ia menilai kesiapan ini sangat penting di tengah krisis bahan bakar minyak dan pangan di sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah. Indonesia tetap menjaga kondisi yang kuat, aman, dan stabil dari sisi ketersediaan dan harga.

“Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Teddy. (*)

BorneoFlash.com, MAGELANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi.

Ia menyampaikan pemerintah hanya mengatur harga BBM bersubsidi, sementara BBM untuk industri dan konsumen mampu menyesuaikan harga pasar. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Bahlil menegaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022, BBM beroktan tinggi seperti RON 98 tidak termasuk subsidi. Konsumen kalangan mampu umumnya menggunakan BBM ini, sehingga harganya mengikuti dinamika pasar global.

Ia juga menyebut solar dengan cetane number (CN) 51 sebagai BBM nonsubsidi untuk sektor industri.

Terkait migas, Bahlil memastikan pemerintah menjalankan proses eksplorasi melalui tender wilayah kerja. Perusahaan pemenang tender kemudian melanjutkan eksplorasi untuk mengukur potensi sumber daya.

Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan energi nasional. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kedutaan Besar Austria membuka peluang penguatan kolaborasi di bidang riset dan pendidikan tinggi.

Kedua pihak membahas penguatan program kolaborasi yang sudah mereka jalankan, termasuk pertukaran mahasiswa dan dosen, program beasiswa, serta kerja sama antarkampus (University-to-University/U2U) pada Kamis (16/4/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menekankan peran penting perguruan tinggi dalam mendukung agenda prioritas nasional, khususnya untuk mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan sektor strategis seperti energi berkelanjutan.

“Kami menjalankan program prioritas berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kami mengimplementasikan program ini di kampus, tidak hanya untuk pengembangan sains, tetapi juga agar riset kampus memberi dampak nyata bagi industri,” kata Brian di Jakarta, Sabtu.

Brian menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kemitraan global guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset nasional. Ia juga memastikan kolaborasi internasional memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berbasis inovasi di Indonesia.

Sementara itu, Kuasa Usaha ad Interim Austria untuk Indonesia, Michael Wislocki, mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama, termasuk melalui pengembangan jejaring akademik dan peningkatan mobilitas mahasiswa.

“Kerja sama pendidikan tinggi dengan Indonesia telah berjalan sejak 1991. Kami sangat menghargai dan puas dengan kemitraan ini, serta ingin melangkah lebih jauh bersama Indonesia,” ujar Michael Wislocki.

Kedua pihak juga menjajaki pengembangan kerja sama yang lebih konkret melalui proyek bersama di bidang transisi energi, termasuk pengembangan teknologi baterai, semikonduktor, serta sistem konversi energi.

Selain itu, mereka membahas peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pengembangan riset yang langsung menjawab kebutuhan industri.

Kolaborasi ini akan melibatkan perguruan tinggi, industri, dan pemerintah secara terpadu dalam kerangka kerja yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak mengeksplorasi skema program kolaborasi yang lebih terintegrasi, termasuk pengembangan proyek bersama berskala besar yang menggabungkan aspek pendidikan, riset, dan pembiayaan antarpemerintah. (*) 

BorneoFlash.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga minyak goreng Minyakita tetap stabil dengan stok melimpah dan distribusi lancar di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan ketersediaan Minyakita mencukupi dan terdistribusi luas,” ujar Rizal di Jakarta, Sabtu.

Bulog menjaga pasokan dan harga Minyakita tetap stabil dan terkendali meski muncul berbagai dinamika. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, Bulog mengoptimalkan stok, mempercepat distribusi, serta memperkuat koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah.

Bulog menjaga efisiensi rantai pasok agar penyaluran tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami memastikan Minyakita tersedia dengan harga wajar dan pasokan cukup,” tegas Rizal.

Selain itu, Bulog memperluas distribusi agar masyarakat dapat mengakses Minyakita secara merata. Rizal mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh informasi tidak akurat yang dapat memicu keresahan.

Bulog mengawasi distribusi dengan melakukan pemantauan langsung ke pasar. Bulog mencatat harga Minyakita sekitar Rp15.700 per liter di sejumlah pasar, seperti Pasar Grogol dan Pasar Minggu, Jakarta.

“Monitoring menunjukkan distribusi lancar, stok tersedia, dan harga tetap stabil sesuai ketentuan,” jelasnya.

Melalui sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, Bulog menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan. Pemerintah juga memastikan stok minyak goreng nasional tetap aman.

Rizal mengimbau masyarakat agar tidak membeli secara berlebihan dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasar. (*) 

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh ketua DPRD se-Indonesia merupakan patriot yang mencintai tanah air saat membuka “Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia” di Magelang, Sabtu.

Dalam pengantar yang ia sampaikan secara daring dari Jakarta, Prabowo menyatakan akan berbicara secara terbuka kepada 503 ketua DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia menegaskan memandang seluruh peserta sebagai patriot yang mencintai bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

“Saya datang dengan anggapan kita semua di sini adalah patriot dan mencintai tanah air,” ujar Prabowo.

Usai pengantar, Prabowo langsung menginstruksikan panitia menggelar sesi inti pembekalan secara tertutup.

Presiden tiba sekitar pukul 10.00 WIB untuk memberikan arahan, dan sejumlah menteri serta kepala badan mendampingi Presiden, antara lain Prasetyo Hadi, Teddy Indra Wijaya, Sjafrie Sjamsoeddin, Sugiono, Tito Karnavian, serta Bahlil Lahadalia.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Budi Gunadi Sadikin, Maruarar Sirait, Abdul Mu'ti, Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily menyatakan sebanyak 503 ketua DPRD mengikuti kegiatan ini untuk memperkuat pemahaman dalam mengawal implementasi Astacita di daerah.

Ia menambahkan, materi mencakup empat konsensus kebangsaan serta dinamika geopolitik global guna memperluas perspektif pimpinan daerah dalam menjalankan tugas secara komprehensif. (*) 

BorneoFlash.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengendalikan dampak kenaikan harga plastik untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pasokan pangan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan Bapanas telah menggelar rapat dan menghitung dampak kenaikan harga plastik terhadap beras dan gula.

Ia menjelaskan, gangguan pasokan bahan baku plastik mulai menekan pelaku usaha pangan akibat gejolak geopolitik dari pasokan minyak bumi Timur Tengah.

Bapanas menghitung tambahan biaya sekitar Rp350 per kilogram untuk beras dan Rp150 per kilogram untuk gula. Bapanas memastikan harga kedua komoditas tetap stabil dalam sebulan terakhir dengan kenaikan di bawah 5 persen.

Per 16 April, pasar mencatat harga beras medium di zona 1 naik tipis dari Rp12.964 menjadi Rp12.965 per kilogram. Pasar di zona 2 menaikkan harga dari Rp13.585 menjadi Rp13.622, dan zona 3 dari Rp15.056 menjadi Rp15.154 per kilogram.

Pelaku pasar di wilayah barat menaikkan harga gula 2,06 persen dari Rp18.240 menjadi Rp18.615 per kilogram, sementara pelaku pasar di Indonesia timur menurunkan harga 1,22 persen dari Rp20.412 menjadi Rp20.163 per kilogram.

Bapanas memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menahan dampak kenaikan harga plastik dan menjamin pasokan tetap aman melalui kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui rapat lintas kementerian dan lembaga.

Kementerian Perindustrian sebelumnya mempertemukan industri petrokimia hingga daur ulang plastik untuk membahas pasokan dan mitigasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan industri menjaga stok plastik tetap aman sambil memantau kondisi global. (*) 

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Polemik mengenai besaran anggaran dalam proyek perluasan area parkir di lingkungan Inspektorat Kota Samarinda akhirnya mendapat penjelasan resmi. 

Isu yang menyebut adanya nilai anggaran yang dinilai tidak wajar ditepis langsung oleh pihak Inspektorat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Firdaus Akbar, menyampaikan bahwa pembangunan tersebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Ia menegaskan, proyek itu telah dirancang sejak beberapa tahun lalu dengan mempertimbangkan kebutuhan yang terus meningkat di kawasan perkantoran tersebut.

Firdaus menjelaskan bahwa perencanaan perluasan lahan parkir telah dimulai sejak 2022, seiring bertambahnya aktivitas di lingkungan Inspektorat yang berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang lebih luas.

“Perluasan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2022, mengingat meningkatnya aktivitas di lingkungan kantor Inspektorat yang membutuhkan fasilitas parkir yang memadai,” ujarnya, pada Sabtu (18/4/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa proyek ini menjadi bagian dari rencana besar penataan kawasan Balai Kota Samarinda, khususnya dalam penerapan sistem parkir terpadu antarorganisasi perangkat daerah.

“Wali Kota mengarahkan agar sistem parkir di kawasan Balai Kota dapat terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai instansi,” jelasnya.

Kebutuhan fasilitas parkir dinilai semakin mendesak karena tingginya mobilitas di sekitar Inspektorat, yang berdekatan dengan sejumlah instansi penting seperti Bapperida, BPKAD, dan TWAP. 

Selain itu, kondisi Jalan Dahlia yang relatif sempit dan menerapkan sistem satu arah turut menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan tersebut.

“Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan di Jalan Dahlia, sehingga area parkir Inspektorat juga dapat digunakan oleh kantor-kantor di sekitarnya,” katanya.

Terkait kabar anggaran proyek yang disebut mencapai Rp2,8 miliar, Firdaus menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa nilai anggaran berada di kisaran Rp1 miliar lebih dan telah melalui perhitungan teknis yang matang.

lihat foto

“Anggaran tidak mencapai angka tersebut. Nilainya sekitar Rp1 miliar lebih dan telah disusun berdasarkan kajian serta perhitungan teknis yang sesuai,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan parkir tersebut menggunakan konstruksi berstandar, tidak sekadar pelapisan biasa. Struktur yang diterapkan mencakup pengecoran beton sebagai dasar, kemudian dilapisi aspal untuk menunjang kekuatan dan ketahanan.

“Pembangunan dilakukan dengan struktur yang memenuhi standar, yakni menggunakan dasar beton yang kemudian dilapisi aspal,” imbuhnya.

Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2025 itu kini telah selesai dilaksanakan dan telah melalui proses pemeriksaan dengan hasil yang dinilai cukup tinggi.

“Pekerjaan telah rampung dan telah dilakukan pemeriksaan dengan tingkat kesesuaian di atas 90 persen. Saya sendiri turut memimpin pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab,” ungkapnya.

Dari sisi daya tampung, area parkir tersebut mampu menampung sekitar 30 kendaraan roda empat dalam kondisi normal, dan dapat ditingkatkan hingga sekitar 40 unit dengan pengaturan tertentu.

Firdaus menegaskan kembali bahwa fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi Inspektorat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh instansi lain di sekitarnya sebagai bagian dari konsep berbagi fasilitas.

“Konsep yang diterapkan adalah integrasi dan pemanfaatan bersama, sehingga tidak hanya digunakan oleh Inspektorat, tetapi juga mendukung kebutuhan parkir instansi lain,” ujarnya.

Ia pun menekankan bahwa proyek tersebut memiliki urgensi tinggi, baik dari sisi fungsi maupun efisiensi penggunaan anggaran yang telah dihitung secara matang.

“Pembangunan ini memiliki nilai penting, baik dari segi manfaat maupun kesesuaian anggaran yang telah diperhitungkan secara teknis,” pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, kenaikan harga mencakup beberapa produk, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo kini ditetapkan sebesar Rp19.400 per liter, naik signifikan dibandingkan harga per 1 April 2026 yang berada di angka Rp13.100 per liter.

Sementara itu, harga Dexlite mengalami penyesuaian menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Adapun Pertamina Dex kini dibanderol Rp23.900 per liter, naik dari Rp14.500 per liter.

Penyesuaian harga ini juga berlaku di berbagai provinsi lainnya dengan besaran yang bervariasi, menyesuaikan kebijakan regional.

Di sisi lain, Pertamina masih mempertahankan harga BBM jenis Pertamax (RON 92) di level Rp12.300 per liter serta Pertamax Green sebesar Rp12.900 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Informasi lengkap terkait perubahan harga BBM juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina.

Dalam keterangan resminya, Pertamina menyebut bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengacu pada formula harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen ESDM No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengatur perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU.

Penyesuaian ini menjadi bagian dari mekanisme penetapan harga yang mengikuti dinamika pasar energi global, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri. (*/ANTARA)

BorneoFlash.com, NUNUKAN – Komitmen menjaga keamanan wilayah perbatasan kembali ditunjukkan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonkav 13/SL. 

Melalui patroli gabungan bersama Unit Intel Kodim 0911/Nunukan, aparat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras (miras) ilegal di wilayah perbatasan RI–Malaysia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis malam, 16 April 2026, mulai pukul 20.00 WITA hingga Jumat dini hari pukul 03.50 WITA, di Kampung Keramat, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Patroli digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Jalan Sinta yang kerap terjadi pada malam hari.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Danpos Bukit Keramat Lettu Inf Marthinus bersama unsur Intel Satgas dan Unit Intel Kodim segera membentuk tim patroli gabungan. Perencanaan matang dilakukan dengan penentuan titik-titik rawan serta pelaksanaan ambush di jalur tikus perbatasan.

Sekitar pukul 01.25 WITA, personel yang melaksanakan ambush mendapati dua orang mencurigakan membawa barang dari arah wilayah Malaysia.

 Saat hendak diamankan, kedua pelaku melarikan diri menuju perbatasan dan dilakukan pengejaran hingga mendekati patok batas negara. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri ke wilayah Malaysia.

Meski demikian, dari hasil penyisiran lanjutan di sekitar lokasi, tim menemukan timbunan barang yang disembunyikan di semak belukar. Setelah diperiksa, barang tersebut berisi minuman keras ilegal dengan rincian 11 dus R&B Montoku (132 botol), 2 dus R&B Beer (48 kaleng), dan 1 dus R&B Likeur (12 botol), dengan total 192 botol. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp15.200.000.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Pos Bukit Keramat dalam keadaan lengkap dan aman.

Kapendam VI/Mulawarman menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal.

“Kodam VI/Mulawarman tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perbatasan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan ilegal,” tegasnya.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kesigapan dan sinergi aparat di lapangan dalam mencegah aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, sekaligus menegaskan komitmen Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonkav 13/SL dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*/Pendam VI/Mlw)

BorneoFlash.com, NUSANTARA — Kegiatan Gen Matic x Shopee yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (17/04/2026), disambut antusias oleh peserta dari berbagai daerah sejak pagi hari.

Antusiasme terlihat dari aktivitas peserta yang tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif sepanjang acara.

Program Generasi Melek Teknologi (Gen Matic) ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama Otorita Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas generasi muda dalam menghadapi peluang ekonomi digital.

Para peserta mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan toko sebagai seller di platform Shopee, sekaligus pemanfaatan skema affiliate melalui konten digital untuk mendorong penjualan.

Materi yang diberikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dilengkapi praktik langsung, mulai dari pengelolaan toko hingga pembuatan konten yang menarik dan relevan.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat keterampilan kewirausahaan digital masyarakat, khususnya generasi muda.

lihat foto

“Melalui kegiatan di Ibu Kota Nusantara ini, kami ingin memastikan masyarakat lokal memiliki akses yang sama untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Tidak hanya sebagai penjual, tetapi juga memanfaatkan berbagai peluang monetisasi, termasuk sebagai affiliate,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyebut kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran sekaligus dorongan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadikan Nusantara sebagai ruang eksperimen inovasi digital dan kreatif. Kita harus keluar dari garis kemiskinan, sesuai target bahwa Nusantara tidak boleh ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” katanya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kampus UMKM Shopee, Mohamad Caesar Elfauza, yang mendorong peserta untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan tertinggal. Untuk menambah penghasilan, kita harus memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari bisnis digital,” jelasnya.

Salah satu peserta, Yusuf Setia Budi, mengaku memperoleh banyak wawasan baru dalam mengelola usahanya, Sambal Handil 4. Ia menyebut pelatihan ini membantu memperbaiki cara penyajian produk di platform digital.

“Sebelumnya saya sudah pernah posting, tapi masih asal. Sekarang jadi lebih paham cara membuat deskripsi produk yang lebih detail dan menarik,” ungkapnya.

lihat foto

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat daya saing pelaku UMKM di pasar yang lebih luas.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun diharapkan terus mendorong masyarakat Nusantara semakin siap menghadapi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat. (*/Humas Otorita IKN)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah hampir merampungkan pembahasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax Series.

Bahlil menegaskan pemerintah akan menyesuaikan harga BBM sesuai regulasi yang berlaku, yakni Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 yang mengacu pada mekanisme harga pasar.

“Penyesuaian tinggal menentukan waktu pelaksanaannya. Berdasarkan rapat dengan Pertamina dan badan usaha swasta, prosesnya hampir selesai,” ujar Bahlil di Jakarta.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi mengikuti formula harga minyak dunia untuk menjaga kesesuaian dengan kondisi pasar.

Saat ini, Pertamina bersama Shell, Vivo, dan bp masih menahan harga BBM nonsubsidi sejak April 2026, meski harga minyak global naik akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Harga minyak Brent dan WTI tercatat berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2026 yang sekitar 64 dolar AS per barel.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan harga BBM setelah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan meminta masyarakat tidak panik terhadap isu kenaikan harga.

Namun, penahanan harga tersebut menimbulkan selisih biaya pengadaan dan harga jual di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi sampai pemerintah menetapkan penyesuaian harga baru. (*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan mencatat awal tahun 2026, dengan kinerja operasional yang stabil dan tumbuh positif. 

Sepanjang Triwulan I (Januari–Maret), arus penumpang, pergerakan pesawat, hingga layanan kargo menunjukkan tren yang konsisten di seluruh sektor layanan.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan, R. Iwan Winaya Mahdar, menyampaikan bahwa total pergerakan penumpang selama tiga bulan pertama tahun ini mencapai 1.264.413 orang, baik rute domestik maupun internasional.

“Kami mencatat pertumbuhan yang stabil di awal tahun 2026. Puncak pergerakan terjadi pada bulan Maret dengan 467.406 penumpang,” ujarnya, pada Jumat (17/4/2026).

lihat foto

Secara rinci, pergerakan penumpang pada Januari tercatat sebanyak 445.242 orang, Februari 351.765 orang, dan Maret menjadi bulan tertinggi dalam periode tersebut.

Selain penumpang, aktivitas penerbangan juga terpantau aktif dengan total 11.431 pergerakan pesawat selama Triwulan I 2026. Dari jumlah tersebut, penerbangan domestik masih mendominasi, namun sektor internasional tetap menunjukkan kontribusi positif.

Tercatat, layanan internasional melayani 482 pergerakan pesawat dengan jumlah penumpang internasional mencapai 31.984 orang. Puncak penumpang internasional sendiri terjadi pada Januari dengan 12.061 orang.

Di sisi logistik, Bandara SAMS Sepinggan juga memperlihatkan peran strategisnya sebagai gerbang distribusi barang di Kalimantan. Total volume kargo selama periode tersebut mencapai 12.650.429 kilogram.

“Kargo domestik menjadi penopang utama dengan lebih dari 11,8 juta kilogram, sementara kargo internasional mencapai 763 ribu kilogram,” jelas Iwan.

Ia menambahkan, capaian tersebut menegaskan posisi Bandara SAMS Sepinggan tidak hanya sebagai simpul transportasi udara penumpang, tetapi juga sebagai pusat distribusi logistik penting, termasuk dalam mendukung mobilitas barang menuju kawasan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya.

lihat foto

Dengan capaian tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Stabilnya kinerja di awal tahun ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor transportasi udara di Kalimantan Timur, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah untuk memperkuat perlindungan jamaah sekaligus menindak praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal.

Polri membentuk satgas ini sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI guna memastikan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan aman, tertib, dan nyaman.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, menegaskan Polri mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji karena menyangkut perlindungan warga negara, citra bangsa, dan kepercayaan internasional.

Polri mengidentifikasi sejumlah modus pelanggaran, seperti penyalahgunaan visa nonhaji, penggunaan visa negara lain untuk keberangkatan ilegal, hingga skema ponzi yang merugikan jamaah.

Satgas Haji dan Umrah menjalankan tiga strategi utama, yaitu preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Polri mengedukasi masyarakat terkait prosedur resmi haji dan modus penipuan dalam tahap preemtif. Pada tahap preventif, Polri memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor bersama kementerian, imigrasi, dan maskapai.

Polri juga menindak tegas pelaku penipuan, penggelapan, penyalahgunaan dokumen, serta biro perjalanan haji ilegal melalui penegakan hukum.

Polri mengimbau masyarakat agar memilih biro perjalanan resmi, memverifikasi legalitas penyelenggara, serta menggunakan visa haji resmi dan tidak tergiur tawaran haji tanpa antre.

Polri menegaskan akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan terlindungi. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Penanganan laporan dugaan maladministrasi terkait penempatan pedagang di Pasar Pagi Samarinda terus berlanjut. 

Saat ini, Inspektorat Daerah Kota Samarinda tengah memasuki tahap pengumpulan data sebagai bagian dari proses klarifikasi atas laporan yang disampaikan para pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB).

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang melibatkan sejumlah pegawai dari Dinas Perdagangan (Disdag) tersebut masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap.

Ia menjelaskan bahwa tim pemeriksa sedang menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan laporan tersebut sebagai dasar dalam proses penelusuran.

"Saat ini tim masih melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pegawai yang dilaporkan. Proses pemeriksaan kami dasarkan sepenuhnya pada data dan fakta yang tersedia," ungkapnya, pada Jumat (17/4/2026).

Firdaus menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan atas arahan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan menarik kesimpulan sebelum seluruh bukti dan dasar regulasi yang relevan berhasil dihimpun.

Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus memiliki landasan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penilaian.

"Kami tidak dapat menetapkan suatu pelanggaran tanpa dasar yang jelas. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran disiplin, kami akan menyampaikan rekomendasi secara objektif sesuai hasil pemeriksaan," jelasnya.

Dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan, Inspektorat telah memanggil sejumlah pegawai Dinas Perdagangan untuk dimintai keterangan. 

Pegawai yang dipanggil merupakan pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Pasar Pagi.

Firdaus menyebutkan bahwa jumlah pegawai yang telah dimintai klarifikasi berkisar antara lima hingga enam orang, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pagi.

"Hingga saat ini, terdapat sekitar lima sampai enam pegawai yang telah kami panggil untuk dimintai keterangan, khususnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan UPT Pasar Pagi dan dilaporkan secara resmi oleh para pedagang," katanya.

Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan masih akan berlanjut hingga seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap. Setelah itu, tim akan menyusun kesimpulan serta rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.

Firdaus menyampaikan bahwa perkembangan hasil pemeriksaan kemungkinan dapat mulai terlihat dalam waktu dekat.

"Seluruh data yang terkumpul nantinya akan kami kompilasi sebagai bahan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Kami berharap pada pekan depan sudah dapat memberikan gambaran awal terkait hasil pemeriksaan," tutupnya. (*)

BorneoFlash.com, PANGKALPINANG - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, menyatakan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan program ini meningkatkan asupan gizi penerima manfaat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

“Alhamdulillah, berdasarkan survei, sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia memerlukan Program MBG ini,” ujar Sony Sanjaya dalam Rapat Konsolidasi Program MBG di Pangkalpinang, Jumat.

Sony menjelaskan BGN menggelar Rapat Konsolidasi Program MBG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. BGN menargetkan program ini mencetak sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional.

“Kami datang ke sini untuk saling mengingatkan. Kami mengajak semua pihak melaksanakan Program MBG secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat di daerah,” katanya.

Sony menegaskan BGN terus mengawasi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. BGN juga melakukan evaluasi dan mitigasi secara bertahap untuk menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG di seluruh daerah.

“Kami terus mengawasi SPPG. Jika kami menemukan pelanggaran, kami menonaktifkan sementara untuk perbaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan BGN menonaktifkan SPPG jika menemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Salah satu contoh pelanggaran terjadi ketika petugas memasak ayam pada pukul 17.00 WIB, lalu menyimpannya hingga makanan tersebut dikonsumsi keesokan hari pukul 08.00 WIB.

“Situasi seperti itu melanggar SOP, sehingga kami menonaktifkan SPPG sementara untuk perbaikan,” katanya.

Sony menambahkan BGN juga menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana dapur sesuai spesifikasi teknis.

“Jika dapur tidak sesuai spesifikasi, kami menghentikan sementara operasionalnya sampai melakukan perbaikan. Setelah memenuhi standar, SPPG mengajukan permohonan untuk beroperasi kembali,” pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih berhati-hati dalam proses pencairan insentif tenaga pendidik. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi persoalan administrasi yang bisa muncul jika pembayaran dilakukan tanpa dasar aturan yang kuat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus melalui proses pengkajian matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dari laporan yang saya terima, regulasinya memang belum selesai. Jadi masih dalam tahap pengkajian,” ungkap Sunggono, pada Jumat (17/4/2026). 

Menurutnya, kehati-hatian ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem pembayaran, termasuk kemungkinan adanya pengeluaran ganda atau ketidaksesuaian data penerima.

“Kita tidak ingin terjadi double account atau pembayaran yang tumpang tindih atas pekerjaan yang sama,” jelasnya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa penyusunan regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku

“Intinya kita ingin semua ini clear dulu dari sisi aturan, supaya ke depan tidak ada persoalan,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah menempatkan aspek ketepatan administrasi sebagai prioritas, meski di sisi lain publik berharap proses ini bisa segera diselesaikan. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang pengelolaan kesehatan untuk memperkuat koordinasi kebijakan kesehatan dari pusat hingga desa.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres ini pada 11 Maret 2026 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan yang efektif, efisien, bermutu, dan terjangkau.

Perpres 13/2026 menegaskan Sistem Kesehatan Nasional berjalan berjenjang di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola layanan kesehatan sesuai kebijakan nasional dan daerah.

Pemerintah pusat mengawasi pelaksanaan kebijakan kesehatan dan berhak memberi teguran serta disinsentif kepada daerah dan desa yang tidak patuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan capaian, dan realisasi anggaran kesehatan.

Kebijakan ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa, lansia, penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan jiwa, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Selain itu, Perpres ini mengatur layanan kesehatan keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan, hingga penanganan bencana, termasuk pelayanan darah, transplantasi organ, terapi sel punca, dan bedah rekonstruksi.

Pemerintah juga mengatur pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, zat adiktif, layanan kedokteran untuk kepentingan hukum, serta kesehatan tradisional. (*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat komitmen dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Kali ini, langkah tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan Tanoto Foundation yang menghadirkan program baru berupa “rumah anak sigap” untuk anak dan keluarga.

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, program yang diusung Tanoto Foundation sejalan dengan prioritas pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada anak usia dini.

“Kita menyambut baik karena program ini fokus pada peningkatan pendidikan anak, sekaligus memberikan bekal kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Ini sejalan dengan tujuan kita menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan juga spiritual,” ujarnya, usai pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan, pada Jumat (17/4/2026).

Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga orang tua sebagai lingkungan utama pembentukan karakter. Karena itu, berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, DP3AKB, Bunda PAUD, hingga PKK diharapkan terlibat aktif dalam memberikan edukasi.

lihat foto

Salah satu program konkret dari kerja sama ini adalah pembangunan rumah anak sigap yang akan menjadi pusat pembelajaran dan pendampingan. Fasilitas tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, tetapi juga sebagai ruang edukasi bagi orang tua dalam memahami pola asuh yang tepat di era modern.

“Cara mendidik anak sekarang tentu berbeda dengan dulu. Pendekatan kekerasan tidak lagi relevan. Orang tua perlu memahami metode yang lebih baik agar perkembangan anak optimal,” jelas Rahmad.

Program rumah anak sigap ini sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan akan segera direalisasikan di Balikpapan dengan dukungan Dinas Pendidikan setempat.

Sementara itu, Regional Lead Tanoto Foundation Kalimantan, Rosalina Ping Juan mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Wali Kota bertujuan melaporkan progres program sekaligus meminta dukungan terhadap inisiatif baru bernama “Rumah Anak Sigap”.

Ia menjelaskan, Tanoto Foundation telah lama berkontribusi di Balikpapan, khususnya melalui program pelatihan guru “PINTAR” yang berjalan sejak 2018 hingga 2023. Saat ini, program tersebut berlanjut dengan pendampingan fasilitator dan penguatan komunitas belajar bagi guru.

“Ke depan, kami ingin memperluas dampak melalui program rumah anak yang tidak hanya menyasar pendidikan formal, tetapi juga lingkungan keluarga,” ujarnya.

Kerja sama antara Tanoto Foundation dan Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah berjalan sejak 2018 dan kini diperpanjang hingga 2029. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota ramah anak.

Berbagai inisiatif seperti revitalisasi taman kota dan penyediaan ruang bermain menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan hadirnya program rumah singgah, diharapkan ekosistem pendidikan anak di Balikpapan semakin kuat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga.(*)