BorneoFlash.com, SAMARINDA  – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang yang parkir di lokasi terlarang. Kali ini, sasaran operasi adalah truk kontainer yang memanfaatkan bahu jalan di kawasan pergudangan dan rumah susun pergudangan sebagai tempat parkir.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Rabu (3/6/2026), petugas memberikan tindakan tegas dengan menggembosi ban enam kendaraan kontainer yang terbukti melanggar aturan. Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan masyarakat terkait gangguan lalu lintas dan potensi risiko keselamatan akibat keberadaan kendaraan besar yang berjejer di badan jalan.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kota Samarinda, Duri, mengatakan operasi penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga yang telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah.

Menurutnya, laporan tersebut juga mendapat perhatian dari unsur legislatif serta tokoh lingkungan setempat karena kondisi yang terjadi dinilai mengganggu aktivitas pengguna jalan.

"Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat yang telah kami terima. Saat peninjauan lapangan turut hadir perwakilan DPRD Kota Samarinda dan ketua RT setempat. Kendaraan kontainer yang parkir di bahu jalan menyebabkan gangguan terhadap lalu lintas sehingga diperlukan tindakan penertiban," ujarnya.

Selain menggembosi ban kendaraan yang melanggar, petugas juga memasang stiker peringatan sebagai penanda bahwa kendaraan tersebut pernah melakukan pelanggaran aturan parkir.

Duri menjelaskan stiker yang dipasang memiliki daya rekat kuat sehingga tidak mudah dilepas. Dengan demikian, identitas pelanggaran tetap terlihat meskipun kendaraan kembali beroperasi.

"Setelah dilakukan penindakan, kendaraan juga kami beri stiker peringatan. Tujuannya agar terdapat penanda bahwa kendaraan tersebut pernah melakukan pelanggaran dan telah ditindak oleh petugas," katanya.

Ia mengungkapkan jumlah kendaraan yang semula ditemukan di lokasi sebenarnya lebih banyak. Namun ketika petugas mulai melakukan penindakan terhadap kendaraan yang berada di bagian depan, sejumlah pengemudi segera memindahkan truk mereka dari lokasi.

"Saat petugas mulai melakukan tindakan, sebagian pengemudi langsung memindahkan kendaraannya. Karena itu jumlah kendaraan yang berhasil ditindak di lokasi menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi awal," ungkapnya.

Meski demikian, Dishub tetap mencatat identitas kendaraan yang melakukan pelanggaran untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan pengawasan dan tindak lanjut apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan.

"Setiap kendaraan yang melanggar kami data nomor identitasnya dan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Selain itu, penggembosan ban dilakukan dengan mencabut pentil sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera," tegas Duri.

Dalam operasi tersebut, total enam unit kendaraan kontainer dan gandengannya dikenai tindakan karena menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Keberadaan kendaraan tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.

Dishub Samarinda berharap langkah penertiban yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi maupun perusahaan angkutan barang agar menyediakan area parkir yang sesuai serta tidak lagi menggunakan fasilitas jalan umum untuk kepentingan operasional. Dengan demikian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas di kawasan pergudangan dapat lebih terjaga. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR – Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya melalui kegiatan sosial maupun organisasi. Pemuda juga perlu hadir dalam ruang-ruang perencanaan dan pengambilan keputusan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap arah pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desman Minang Endianto mengatakan, pemuda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan daerah. Karena itu, generasi muda perlu didorong untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai forum yang membahas kebijakan dan pembangunan.

Menurutnya, selama ini masih banyak pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, namun belum banyak yang terlibat dalam forum-forum perencanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

"Pemuda harus mampu mengambil peluang dari perubahan besar yang sedang terjadi. Mereka perlu mempersiapkan diri menjadi pemimpin, pelaku usaha, sekaligus agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah," Jelasnya, pada Rabu (3/6/2026).

Desman menilai keterlibatan pemuda menjadi penting, terlebih dengan posisi Kukar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan pembangunan ke depan.

Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga harus ikut berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam forum-forum pembangunan yang tersedia mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

Ia mendorong organisasi kepemudaan untuk mengambil peran lebih besar dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

"Anggota organisasi kepemudaan harus masuk ke forum-forum strategis untuk menyuarakan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," bebernya.

Desman menambahkan, pembangunan daerah ke depan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk generasi muda. Karena itu, ia berharap pemuda tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi mampu menjadi bagian dari proses yang menentukan arah pembangunan Kukar.

"Ke depan, pembangunan Kukar membutuhkan pemuda yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampu hadir dengan solusi dan karya nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi dapat mulai melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, paling lambat pada pekan ini.

Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo mengatakan percepatan dilakukan menyusul arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN), agar seluruh pelaksana MBG yang sudah beroperasi tidak hanya melayani peserta didik, tetapi juga memberikan manfaat kepada kelompok rentan yang menjadi sasaran program.

"Sebagian dapur MBG sudah berjalan dan melayani kelompok 3B. Namun BGN meminta seluruh dapur yang telah beroperasi di Balikpapan dapat memberikan manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Bagus, usai memimpin rapat koordinasi bersama Korwil BGN Balikpapan, SPPG, dan sejumlah organisasi perangkat daerah, di Balai Kota Balikpapan, pada Rabu (3/6/2026).

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemkot Balikpapan menggelar rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh SPPG, Koordinator Wilayah BGN Balikpapan, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Menurut Bagus, tantangan utama saat ini adalah penyelesaian pendataan calon penerima manfaat. Data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berasal dari instansi teknis yang membidangi keluarga dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu disinkronkan sebelum diserahkan kepada masing-masing dapur MBG.

"Kami memfasilitasi percepatan pendataan agar segera diterima oleh SPPG. Begitu data diterima, maka penyaluran makan bergizi gratis kepada kelompok 3B bisa langsung dilaksanakan," ujarnya.

Saat ini, sedikitnya 12 SPPG di Balikpapan telah mulai menyalurkan manfaat MBG kepada kelompok 3B dengan jumlah penerima mencapai sekitar 300 orang. Pemerintah kota optimistis cakupan tersebut akan bertambah setelah proses pendataan selesai.

"Mudah-mudahan Jumat ini atau paling lambat minggu ini seluruh SPPG yang sudah aktif dapat memberikan manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.

Selain mempercepat pendataan, Pemkot Balikpapan juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar yang ditetapkan BGN untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan.

Bagus menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi, mulai dari sertifikasi juru masak, Sertifikat Hygiene Sanitasi Laik Fungsi (SHLF), kelengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga sertifikasi halal.

"Persyaratan ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan aman dikonsumsi, higienis, dan memenuhi standar kesehatan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat," jelasnya.

Ia memastikan persoalan IPAL yang sebelumnya menyebabkan beberapa dapur menghentikan sementara operasional kini telah diselesaikan. Seluruh dapur yang sempat terkendala disebut sudah membangun fasilitas yang dipersyaratkan dan kembali beroperasi.

Sementara untuk sertifikasi halal, prosesnya akan difasilitasi melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan Bank Indonesia, guna mempercepat pemenuhan persyaratan bagi seluruh dapur MBG di Balikpapan.

lihat foto

Bagus menegaskan Pemkot Balikpapan akan terus mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, tidak hanya oleh pelajar tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

"Tugas kami adalah memfasilitasi seluruh pihak agar penyaluran manfaat MBG berjalan lebih cepat," terangnya.

Bagus berharap anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat memperoleh manfaat program ini secara optimal. "Jadi tugas kami, untuk memfasilitasi teman-teman dari mitra atau teman-teman dari Korwil BGN, untuk bisa mempercepat proses penerimaan manfaat MBG terhadap anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutupnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembentukan direktorat jenderal (Ditjen) khusus yang menangani badan usaha milik daerah (BUMD) guna memperkuat pengawasan dan pembinaan di seluruh Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membutuhkan struktur yang lebih kuat untuk mengawasi dan membina BUMD secara optimal.

Saat ini, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengelola urusan BUMD. Namun, pejabat eselon II masih menjalankan fungsi pembinaan, sementara seorang kepala subdirektorat menangani BUMD secara lebih spesifik.

Tito menilai kondisi tersebut belum mampu memberikan pengawasan yang maksimal terhadap lebih dari seribu BUMD yang beroperasi di berbagai daerah.

Karena itu, Kemendagri mengusulkan pembentukan Ditjen khusus BUMD yang dipimpin pejabat eselon I setingkat direktur jenderal. Menurut Tito, keberadaan Ditjen khusus akan memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan pembinaan, serta mendorong kinerja BUMD agar lebih profesional dan produktif.

Tito juga meminta dukungan Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat pembentukan Ditjen tersebut.

Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan tengah memperkuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai dasar hukum pembentukannya.

Mendagri menegaskan bahwa BUMD memegang peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Saat ini, sebanyak 1.092 BUMD di Indonesia menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja, membukukan laba bersih Rp14,15 triliun, serta menyetorkan dividen Rp13,02 triliun ke kas daerah.

Meski mencatat kontribusi positif, sejumlah BUMD masih menghadapi berbagai persoalan. Data Ditjen Bina Keuangan Daerah menunjukkan sebanyak 300 BUMD atau 27,5 persen dari total BUMD di Indonesia mengalami kerugian.

Kemendagri juga menemukan sejumlah masalah lain, seperti ketidakseimbangan jumlah dewan pengawas atau komisaris dibandingkan direksi, rendahnya kontribusi dividen yang hanya sekitar 1 persen dari total aset, laba bersih yang baru mencapai 1,9 persen dari aset, serta masih adanya 342 BUMD yang belum membentuk satuan pengawas intern.

Tito mengingatkan bahwa BUMD yang terus merugi dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menanggung biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja pegawai, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, Kemendagri mendorong langkah pembenahan secara menyeluruh melalui penguatan pengawasan, peningkatan tata kelola, dan pembentukan Ditjen khusus BUMD.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMD, memperbesar kontribusi terhadap PAD, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menindak 12 bangunan tanpa izin serta lapak permanen yang berdiri di kawasan Pasar Baqa, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, pada Rabu (3/6/2026).

Penertiban yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA itu dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin penegakan Peraturan Daerah (Perda). Langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketertiban kawasan pasar sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini. Selain melakukan pembongkaran bangunan yang dinilai melanggar aturan, petugas turut memantau berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di kawasan pasar.

Menurut Anis, salah satu bangunan yang ditertibkan sebelumnya digunakan sebagai pangkalan ojek. Namun seiring waktu, bangunan tersebut beralih fungsi menjadi tempat berjualan sejumlah pedagang kaki lima (PKL).

"Kegiatan ini merupakan bagian dari patroli dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Pada kesempatan ini kami menertibkan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai pangkalan ojek, tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan oleh beberapa pedagang," ujarnya.

lihat foto

Ia menegaskan, penindakan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum pembongkaran dilaksanakan, seluruh tahapan prosedur telah dijalankan, termasuk pemberian peringatan serta koordinasi dengan perangkat wilayah setempat.

"Seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari koordinasi dengan RT, kelurahan, kecamatan hingga petugas Satpol PP yang bertugas di wilayah. Karena tahapan tersebut telah dilalui, maka penertiban hari ini dapat dilaksanakan," tegasnya.

Selain bangunan liar, petugas juga membongkar sejumlah lapak permanen yang berdiri di depan Pasar Baqa. Padahal kawasan tersebut sebelumnya telah beberapa kali ditata oleh pemerintah, namun kembali digunakan sebagai lokasi berdagang.

Dalam penertiban itu, Satpol PP turut menemukan persoalan kebersihan lingkungan. Sejumlah pedagang ikan dan ayam diketahui masih membuang limbah langsung ke saluran drainase sehingga berpotensi menyebabkan penyumbatan aliran air saat hujan.

"Kami mengimbau para pedagang, khususnya penjual ikan dan ayam, agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apabila pelanggaran serupa masih ditemukan, maka langkah penertiban akan kembali dilakukan," kata Anis.

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, yang turut mendampingi kegiatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah penataan yang dilakukan. Menurutnya, sejumlah lapak dan bangunan yang ditertibkan telah menggunakan badan jalan serta fasilitas umum untuk kepentingan usaha.

"Kami menyaksikan secara langsung adanya bangunan dan lapak yang aktivitas usahanya telah melewati batas area yang diperbolehkan hingga menggunakan badan jalan. Pemerintah wilayah mendukung langkah penataan ini dan akan menindaklanjuti hasil penertiban yang telah dilakukan," ujarnya.

lihat foto

Aditya menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan agar area yang telah dibersihkan tidak kembali ditempati pedagang. Selain itu, pihak kecamatan akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan fasilitas umum secara tertib.

"Masyarakat tentu memiliki hak untuk menjalankan usaha dan mencari penghidupan. Namun kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku serta tidak mengurangi hak masyarakat lain dalam memanfaatkan fasilitas umum," pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong seluruh instansi pemerintah membangun birokrasi yang lebih gesit dan kolaboratif guna mempercepat pelayanan publik serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Instansi pemerintah harus lebih gesit," tegas Gibran saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Rabu.

Dalam arahannya, Gibran meminta seluruh aparatur negara terus memperbaiki pola kerja birokrasi agar lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Menurutnya, pemerintah harus menghilangkan proses yang berbelit-belit sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Gibran menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan, percepatan pelayanan publik, serta penguatan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain itu, Gibran meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci utama untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengatasi berbagai hambatan koordinasi di lapangan.

"Jangan apa-apa dibuat ribet. Lebih sering berkolaborasi antarsektor," ujar Gibran.

Gibran juga mengingatkan para peserta pendidikan kepemimpinan nasional agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia menekankan bahwa setiap program pemerintah harus menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Gibran, birokrasi yang cepat, kolaboratif, dan bebas dari ego sektoral akan memperkuat efektivitas pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

"Jangan ada lagi ego sektoral," tegasnya.

Dengan mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat kolaborasi antarlembaga, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta berbagai program prioritas nasional dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)

BorneoFlash.com, BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengusulkan agar urusan pariwisata dan kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dikelola dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdiri sendiri. 

Menurutnya, langkah tersebut akan membuat perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan menjadi lebih efektif dan terarah.

Rustam menilai, struktur OPD yang berlaku saat ini menyebabkan pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan berjalan terpisah. Saat ini, urusan kebudayaan berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sedangkan pariwisata berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf).

“Kalau melihat kondisi saat ini, pariwisata dan kebudayaan sebaiknya disatukan dalam satu dinas. Jangan dipecah-pecah agar lebih fokus dalam membangun sektor pariwisata dan kebudayaan,” ujar Rustam, pada Selasa (2/6/2026).

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemisahan kewenangan membuat perhatian pemerintah terhadap kedua sektor strategis itu belum maksimal. Akibatnya, alokasi anggaran maupun pengawasan terhadap program-program yang dijalankan dinilai kurang optimal.

Ia berharap Pemerintah Kota Bontang dapat mempertimbangkan pembentukan dinas yang secara khusus menangani pariwisata dan kebudayaan sehingga pengembangannya lebih terfokus.

“Kalau perlu berdiri sendiri secara fungsi, sehingga benar-benar fokus mengelola sektor pariwisata dan kebudayaan. Apalagi Bontang memiliki semangat menjadi kota pariwisata pasca-migas,” katanya.

Rustam menegaskan, upaya mewujudkan visi Bontang sebagai kota tujuan wisata memerlukan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dan kuat, bukan sekadar menjadi bidang di bawah dinas tertentu.

Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan sejumlah kegiatan budaya yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan sektor pariwisata. Salah satu contohnya adalah kegiatan Pesta Laut yang saat ini masuk dalam sektor kebudayaan.

Menurutnya, kegiatan yang memiliki nilai budaya sekaligus daya tarik wisata tersebut seharusnya dapat dikelola secara terpadu agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi promosi daerah dan peningkatan kunjungan wisatawan.

“Kegiatan seperti Pesta Laut memiliki nilai budaya sekaligus daya tarik wisata. Karena itu perlu ada sinkronisasi yang baik agar pengelolaannya mendukung pengembangan pariwisata daerah,” tutupnya. (*/Adv)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas menyambut positif penunjukan Kepala dan Wakil Kepala BGN yang baru. Ia meyakini para pimpinan baru memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi, serta kemampuan koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk memperkuat program tersebut.

"Saya kenal baik Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat," ujar Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Zulhas, para pimpinan baru BGN memiliki pengalaman yang relevan untuk memperkuat implementasi MBG di lapangan.

"Saya sering rapat dengan mereka. Mereka mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga serta memahami berbagai tantangan implementasi program," katanya.

Ia menegaskan penguatan tata kelola MBG menjadi langkah penting karena program ini melibatkan koordinasi 17 kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Pangan sendiri memimpin proses sinkronisasi, evaluasi, dan pengendalian lintas sektor sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah berjalan melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat.

Dalam struktur baru BGN, Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Kepala BGN. Ia dinilai memahami program secara mendalam karena telah terlibat sejak tahap pengembangan MBG.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari membawa pengalaman pengawasan dan manajemen risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat akuntabilitas program.

Selain itu, Mayjen TNI Trenggono memiliki pengalaman kepemimpinan dari berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat serta pengalaman di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Zulhas juga menilai pergantian pimpinan BGN mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.

"Ini bukti Presiden mendengar kritik dan masukan publik. Presiden selalu mempertimbangkan setiap masukan dengan hati-hati," ujarnya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru BGN dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA  – Peredaran minuman beralkohol tanpa izin masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Meski operasi penertiban terus dilakukan, praktik penjualan Minuman Keras (Miras) ilegal masih ditemukan di sejumlah lokasi.

Terbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda kembali mengamankan 59 botol minuman keras dari dua lokasi berbeda yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua lokasi tersebut berada di kawasan Jalan Tengkawang dan Jalan KS Tubun.

Menariknya, tempat yang ditindak bukan kali pertama menjadi sasaran operasi aparat penegak Peraturan Daerah (Perda). Sebelumnya, lokasi yang sama juga pernah dilakukan penertiban karena pelanggaran serupa.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, mengatakan barang bukti yang diamankan terdiri dari 45 botol di satu lokasi dan 14 botol di lokasi lainnya. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta mengendalikan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Tepian.

"Dalam operasi kali ini kami mengamankan total 59 botol minuman beralkohol dari dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Tengkawang dan Jalan KS Tubun. Kedua lokasi tersebut sebelumnya juga pernah menjadi objek penindakan pada operasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu," ujarnya, pada Rabu (3/6/2026).

Anis menjelaskan seluruh barang bukti yang diamankan telah diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Saat ini berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan akan segera memasuki tahapan persidangan melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).

Pihaknya juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pemilik barang bukti agar hadir dan mengikuti proses hukum yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

lihat foto

"Kami mengimbau pemilik barang bukti untuk bersikap kooperatif dan menghadiri persidangan. Keputusan mengenai sanksi maupun status barang bukti nantinya menjadi kewenangan hakim sesuai hasil pemeriksaan di pengadilan," kata Anis.

Ia menegaskan Satpol PP hanya menjalankan fungsi penegakan Perda melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah tahapan penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

Karena itu, Anis memastikan tidak ada mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur hukum ataupun pengambilan barang bukti dengan membayar sejumlah uang kepada petugas.

"Tidak terdapat mekanisme pengambilan barang bukti dengan cara membayar sejumlah uang kepada petugas. Seluruh perkara diproses sesuai prosedur hukum hingga memperoleh putusan dari pengadilan," tegasnya.

Menurut dia, kewenangan untuk menentukan nasib barang bukti sepenuhnya berada di tangan hakim. Satpol PP hanya bertugas melakukan penindakan, penyidikan, serta menyerahkan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Meski lokasi yang ditindak berulang kali ditemukan melakukan pelanggaran, hal tersebut tidak menyurutkan komitmen Satpol PP untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan aturan.

"Penindakan di lokasi yang sama bukan alasan bagi kami untuk menghentikan pengawasan. Selama pelanggaran masih ditemukan, maka upaya penegakan aturan akan terus dilakukan," ujarnya.

Anis mengakui tantangan menjaga ketertiban umum di kota yang terus berkembang seperti Samarinda tidaklah sederhana. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan meningkatnya aktivitas masyarakat turut memunculkan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menghilangkan seluruh persoalan sosial yang ada. Namun berbagai langkah tetap dilakukan untuk menekan dampak negatif yang muncul sekaligus memastikan aturan tetap ditegakkan.

"Perkembangan kota membawa berbagai dinamika baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fokus kami adalah meminimalisasi dampak yang muncul sekaligus memastikan ketentuan yang berlaku tetap ditegakkan secara konsisten," jelasnya.

Dalam setiap operasi penertiban, Satpol PP juga melibatkan unsur TNI, Polri, serta Detasemen Polisi Militer (Denpom). Kolaborasi tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

lihat foto

"Sinergi dengan TNI, Polri dan Denpom terus kami lakukan karena penegakan aturan memerlukan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan efektif di lapangan," tambahnya.

Terkait adanya keberatan dari pemilik usaha saat operasi berlangsung, Anis mengaku kondisi tersebut merupakan hal yang kerap ditemui dalam proses penegakan aturan. Meski memahami alasan yang disampaikan para pelaku usaha, pihaknya tetap berkewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami memahami adanya keberatan dari pihak yang ditindak karena berkaitan dengan aktivitas usaha mereka. Namun sebagai aparat penegak Perda, kami memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat peraturan secara profesional dan konsisten," pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya terkait penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengajak semua pihak menunggu hasil penyelidikan secara resmi.

"Marilah kita memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Nanti kita lihat dan tunggu bersama hasilnya," ujar Prasetyo di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut menanggapi penggeledahan yang dilakukan Kejagung di Kantor BGN pada Rabu pagi serta kaitannya dengan pergantian pimpinan BGN yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) malam.

Prasetyo menjelaskan pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan manajemen lembaga negara agar semakin profesional dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan untuk selalu mematuhi aturan dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sebelumnya, Kejagung mengonfirmasi telah menggeledah Kantor BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, menyebut penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan tersebut.

Namun, Kejagung masih belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN efektif sejak 2 Juni 2026.

Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam.

"Pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Presiden Prabowo kemudian menunjuk Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, sebagai Kepala BGN yang baru. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR – Sejumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini belum memasuki tahap pelaksanaan. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memilih menerapkan langkah kehati-hatian dengan memastikan kondisi pendanaan lebih aman sebelum proyek dijalankan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, transfer dana dari pemerintah pusat yang masuk ke kas daerah hingga saat ini baru mencapai sekitar 23 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum terburu-buru merealisasikan sejumlah program pembangunan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menghindari munculnya kewajiban pembayaran di akhir tahun akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung ketersediaan anggaran.

"Kita ingin memastikan uangnya masuk dulu baru kegiatan diproses. Kebijakan ini diambil karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun," kata Aulia, pada Rabu (3/6/2026).

Selain faktor pendanaan, Pemkab Kukar juga masih mencermati perkembangan harga material konstruksi yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Aulia menjelaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan proyek di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan harga satuan material yang digunakan sesuai dengan kondisi terkini sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Kita ingin memastikan harga satuan material sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sampai kontraktor mengalami kerugian karena adanya selisih harga yang cukup besar," ujarnya.

Ia menambahkan, langkah menahan sejumlah kegiatan bukan berarti pembangunan dihentikan. Pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan terhadap program-program prioritas sambil menunggu perkembangan kondisi keuangan daerah.

Menurut Aulia, evaluasi terhadap kinerja keuangan akan dilakukan setelah semester pertama tahun anggaran berakhir.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pada perubahan anggaran, termasuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang saat ini masih menunggu kepastian pendanaan.

Pemkab Kukar berharap kondisi pendapatan daerah dan transfer dana dari pemerintah pusat dapat membaik pada semester kedua, sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden RI sepanjang 2026. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan percepatan program prioritas menjadi fokus utama kementeriannya dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Dody mengatakan Kementerian PU terus mengawasi setiap tahapan pelaksanaan program untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan di lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, Sekolah Rakyat, dan jaringan irigasi," ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU mencatat kemajuan signifikan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis hingga akhir Mei 2026.

Program pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan daerah, pengembangan jaringan irigasi, hingga proyek kawasan pangan nasional terus menunjukkan perkembangan positif.

Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU berhasil mendorong progres fisik pembangunan 93 unit sekolah hingga mencapai 67,50 persen. Sementara itu, progres keuangan program tersebut mencapai 44,33 persen.

Kementerian PU juga mempercepat revitalisasi 856 madrasah. Hingga akhir Mei 2026, program ini mencatat progres fisik sebesar 41,88 persen dan progres keuangan sebesar 33,22 persen.

Untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung produktivitas daerah, Kementerian PU membangun serta meningkatkan 408,57 kilometer jalan dan membangun 375,88 meter jembatan. Program penanganan jalan daerah tersebut telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Di sektor ketahanan pangan, Kementerian PU mengembangkan jaringan irigasi daerah dengan target layanan seluas 19.760 hektare. Program ini telah mencapai progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Selain itu, Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan. Hingga akhir Mei 2026, proyek tersebut mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen.

Melalui proyek KSPEAN Wanam, Kementerian PU membuka akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, membangun infrastruktur pengendalian banjir seluas 7.503 hektare, serta mengembangkan kawasan produktif seluas 4.870 hektare.

Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan infrastruktur strategis ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas daerah, mendukung ketahanan pangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) memaparkan hasil pengungkapan tindak pidana kejahatan jalanan atau street crime selama periode 1 Mei hingga 2 Juni 2026. 

Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, jajaran Polda Kaltim dan seluruh Polres berhasil mengungkap 63 kasus dengan total 81 tersangka.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengatakan bahwa pengungkapan tersebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan pencapaian kebijakan operasional Polda Kaltim, dalam menangani kasus-kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

"Kami terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka street crime melalui langkah preemtif, preventif, dan represif. Selama periode satu bulan ini, jajaran Polda Kaltim berhasil mengungkap 63 kasus dengan 81 tersangka yang seluruhnya telah diamankan," ujar Endar, saat Konferensi Pers di Lobby Mapolresta Balikpapan, pada Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data pengungkapan, kasus yang paling banyak ditangani adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 kasus dengan 32 tersangka. Disusul kasus curanmor dan penadahan kendaraan hasil curian sebanyak 24 kasus dengan 31 tersangka.

lihat foto

Sementara itu, kasus pencurian biasa tercatat sebanyak enam kasus dengan tujuh tersangka, pencurian dengan kekerasan tiga kasus dengan tiga tersangka, serta lima kasus kejahatan lainnya seperti kepemilikan senjata tajam dan penganiayaan dengan lima tersangka.

Dari sisi wilayah, Kota Samarinda menjadi daerah dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 26 kasus dengan 34 tersangka. Disusul Balikpapan sebanyak 16 kasus dengan 18 tersangka, Bontang tujuh kasus dengan delapan tersangka, Kutai Timur lima kasus dengan tujuh tersangka, Berau empat kasus dengan lima tersangka, Penajam Paser Utara (PPU) dua kasus dengan tiga tersangka, serta masing-masing satu kasus di Kutai Barat dan Paser.

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan maupun yang digunakan pelaku saat beraksi. Barang bukti tersebut meliputi kendaraan roda dua dan roda empat, telepon genggam, laptop, flashdisk, perangkat CCTV, perhiasan emas, dokumen, senjata tajam, hingga kunci palsu.

Kapolda menjelaskan, berdasarkan hasil analisis terhadap kasus yang berhasil diungkap, tindak kejahatan jalanan umumnya terjadi pada rentang waktu pagi hingga dini hari. Meski pola waktunya berbeda di setiap daerah, tren tersebut menjadi perhatian utama bagi kepolisian dalam menyusun strategi pencegahan.

"Analisis ini menjadi dasar bagi kami untuk menentukan langkah-langkah antisipasi ke depan agar kejahatan jalanan dapat ditekan secara maksimal," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Polda Kaltim akan meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif, termasuk patroli rutin, sambang desa, serta penempatan personel di lokasi-lokasi strategis dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Kapolda juga memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat terus diperkuat, baik melalui patroli berseragam maupun patroli tertutup. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) melalui layanan darurat 110.

"Kami ada di lapangan setiap saat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan 110 untuk melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas maupun potensi gangguan yang terjadi di lingkungan sekitar," tegasnya.

Selain meningkatkan kehadiran personel, Polda Kaltim juga akan mengoptimalkan pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) melalui kerja sama dengan pemerintah daerah guna memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal.

lihat foto

Kapolda turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling serta meningkatkan kewaspadaan pribadi, seperti mengunci kendaraan saat diparkir, mengamankan barang berharga, dan memastikan rumah dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan.

Menurutnya, pencegahan kejahatan memerlukan peran bersama antara aparat dan masyarakat. Sebab, tindak kriminal umumnya terjadi ketika terdapat niat dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

"Kalau niat pelaku ada tetapi kesempatan tidak ada, maka kejahatan bisa dicegah. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar kejadian yang tidak kita inginkan dapat dicegah bersama," pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku permanen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha karena pemerintah tidak lagi membatasi masa berlaku insentif tersebut.

Pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak bagi UMKM. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan tarif 0 persen, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap membayar PPh final 0,5 persen.

Menurut Maman, Presiden mengarahkan kebijakan ini untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM dan menghilangkan ketidakpastian regulasi.

Untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pajak, pemerintah membatasi tarif PPh final 0,5 persen hanya bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Sementara itu, PT dan CV akan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50 persen dari tarif normal bagi PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah juga menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi serta memperketat aturan untuk mencegah praktik pemecahan usaha demi menghindari pajak.

Selain itu, pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas PPh final UMKM kepada sejumlah profesi jasa, tenaga ahli, pelaku industri kreatif, dan sektor hiburan. Kelompok tersebut akan dikenakan tarif PPh normal sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

BorneoFlash.com, SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, menyerahkan Penghargaan Pelayanan Publik 2025 kepada sejumlah instansi di lingkup pemerintahan daerah. Penghargaan ini menjadi bagian dari apresiasi kepada lembaga publik atas pencapaian dalam pelayanan prima sepanjang tahun 2025, pada Rabu (03/06/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti Sekretariat Daerah, Bukit Pelangi Kawasan Pemerintahan Sangatta tersebut menjadi bagian dari wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menghadirkan layanan yang optimal kepada masyarakat. terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Tercatat sebanyak 13 lembaga publik yang mendapatkan penghargaan yang secara simbolis diberikan oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman yang turut di saksikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Herwin, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah serta undangan lainya. 

Bupati Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

menurutnya, komitmen dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah serta pihak terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Ia juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, lanjutnya, akan terus berupaya memperkuat sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Penghargaan ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus berbenah, berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu tolak ukur  dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah. Pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit, menurutnya, merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. 

Ia menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kemudahan tersebut, mulai dari penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Dengan langkah-langkah itu, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pelayanan yang lebih efisien dan transparan. 

"Jadikan setiap kritik sebagai evaluasi demi menghadirkan inovasi yang berdampak nyata. Dan saya berharap seluruh Perangkat Daerah bisa terus melakukan evaluasi dalam pelayanan agar lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”tambahnya. 

Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu menekankan, pentingnya kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan agar pelayanan yang inklusif dan berkeadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini, juga  sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK yang mencakup aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. 

Sementara itu, Kepala Bagian Ortal Setkab Kutim, Herwin mengatakan pemberian penghargaan ini menjadi bagian dari apresiasi atas capaian kepada instansi penyelenggara pelayan publik yang sukses mendapatkan penilaian prima kategori A dan sangat baik kategori A dari Ombudsman.

Adapun Lembaga publik yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kecamatan Sangatta Utara
4. Puskesmas Teluk Lingga
5. RSUD Sangkulirang
6. Puskesmas Sepaso
7. Puskesmas Kaliorang
8. Puskesmas Kombeng
9. Puskesmas Muara Wahau II
10. Puskesmas Sangatta Utara
11. Puskesmas Rantau Pulung
12. Puskesmas Tepian Baru
13. RSUD Kudungga 
(*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas makna pemberdayaan masyarakat tidak hanya melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga lewat berbagai program sosial dan lingkungan yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat akar rumput.

Salah satu wujud komitmen tersebut ditunjukkan melalui program penanaman 29.000 pohon yang dilaksanakan serentak di 58 cabang PNM di seluruh Indonesia.

Setiap cabang menanam sedikitnya 500 bibit pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan poin 15 tentang Ekosistem Daratan.

Menanam satu pohon mungkin terlihat sederhana. Namun, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, mulai dari menjaga kestabilan tanah, meningkatkan kualitas udara, hingga menghadirkan ruang hijau yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Karena itu, gerakan penghijauan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam merawat lingkungan hidup sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik.

Melalui program PNM Peduli, perusahaan memperluas jangkauan kepedulian sosialnya ke sektor lingkungan. Penanaman ribuan pohon tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PNM, tempat mereka tinggal, bekerja, dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Program ini juga menjadi kelanjutan dari kampanye keberlanjutan RE3 FOR-E yang sebelumnya berhasil menghimpun sekitar 20 ton pakaian layak pakai dari seluruh Insan PNM. Pakaian tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bersamaan dengan bantuan buku bacaan untuk mendukung peningkatan literasi.

Dari pakaian yang mendapatkan kehidupan kedua, buku yang membuka akses pengetahuan, hingga pohon yang ditanam untuk generasi mendatang, seluruh rangkaian program tersebut mencerminkan semangat kepedulian yang diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Komitmen itu juga diperkuat melalui program PNM Mengajar yang menjangkau 58 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Sabang hingga Merauke. Melalui program tersebut, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap modal usaha, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan pengetahuan, kesadaran sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.

PNM meyakini bahwa masa depan yang lebih baik tidak hanya dibangun dari usaha yang berkembang, tetapi juga dari lingkungan yang terjaga dan masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan serta pengetahuan yang memadai.

lihat foto

Berbagai program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan mampu memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pohon yang ditanam, buku yang dibagikan, pakaian yang disalurkan, hingga ruang belajar yang dibuka menjadi simbol harapan akan lingkungan yang lebih sehat, kesempatan belajar yang lebih luas, dan kualitas hidup yang terus meningkat.

Salah satu penerima manfaat, Yuliana, nasabah PNM Mekaar Balikpapan Timur yang juga merupakan warga sekitar Pantai Tanjung Bayur, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan penanaman pohon yang dilakukan PNM.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PNM atas kepeduliannya terhadap lingkungan di sekitar kami. Penanaman pohon ini bukan hanya membuat kawasan menjadi lebih hijau dan nyaman, tetapi juga menjadi investasi untuk masa depan anak-anak kami. Semoga pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta membantu menjaga kelestarian Pantai Tanjung Bayur,” ungkap Yuliana.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, PNM menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berbicara tentang peningkatan ekonomi, tetapi juga tentang membangun ekosistem sosial dan lingkungan yang sehat agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR - Alih-alih memusatkan kegiatan di Tenggarong, DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) memilih menyebarkan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno ke seluruh kecamatan. 

Langkah ini dilakukan agar kegiatan yang digelar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Wakil Sekretaris DPC PDIP Kukar Rahmat Darmawan mengatakan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kukar telah diinstruksikan melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno di daerah pemilihannya masing-masing bersama pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC).

"Kami menginstruksikan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno di seluruh daerah pemilihan dan kecamatan. Pelaksanaannya dilakukan bersama pengurus PAC setempat," kata Rahmat, pada Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pola pelaksanaan yang tersebar di berbagai wilayah dipilih agar kegiatan tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi gotong royong, penanaman pohon, dan bakti sosial. Seluruh agenda tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara anggota fraksi dan pengurus PAC setempat.

Rahmat menegaskan pihaknya ingin manfaat Bulan Bung Karno dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan didorong menjangkau seluruh wilayah Kukar.

"Kami ingin kegiatan Bulan Bung Karno ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kami menekankan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga," tutupnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan sekaligus Deputi Perdana Menteri Qatar, Sheikh Saoud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, pada Selasa di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Sjafrie menerima kunjungan Sheikh Saoud sekitar pukul 10.02 WIB. Didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto, ia menunggu kedatangan Sheikh Saoud di depan gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Setibanya di lokasi, Sheikh Saoud langsung menemui Sjafrie dan Agus. Ketiganya berjabat tangan sebelum menuju panggung utama untuk mengikuti upacara penyambutan resmi.

Usai menjalani upacara penyambutan dan pemeriksaan pasukan, Sjafrie dan Sheikh Saoud memasuki gedung Kementerian Pertahanan bersama rombongan pejabat dari Indonesia dan Qatar.

Dalam pertemuan tertutup di Aula Bhinneka Tunggal Ika, kedua delegasi membahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan konflik global hingga peluang memperkuat kerja sama di bidang pertahanan.

Hingga saat ini, kedua negara masih melanjutkan pertemuan di gedung Kementerian Pertahanan. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menegaskan tidak akan mentoleransi juru parkir (Jukir) yang terbukti membantu pengendara menghindari efek penindakan parkir liar. 

Salah satu tindakan yang menjadi sorotan adalah penyediaan pompa angin bagi kendaraan yang bannya dikempiskan petugas karena kedapatan parkir di area terlarang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Samarinda, Duri, setelah pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya oknum juru parkir yang menyediakan fasilitas pompa angin untuk kendaraan yang telah ditindak dalam operasi penertiban parkir.

Menurut Duri, tindakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan aturan lalu lintas dan menciptakan ketertiban di ruang publik. Karena itu, Dishub akan mengambil langkah tegas apabila menemukan praktik serupa di lapangan.

“Apabila ditemukan adanya juru parkir yang sengaja menyediakan pompa angin untuk membantu kendaraan yang telah ditindak, pompa tersebut akan kami amankan. Selain itu, yang bersangkutan akan diperintahkan melepas rompi juru parkir dan tidak lagi berada dalam pembinaan Dishub,” ujarnya, pada Selasa (2/6/2026).

Ia menilai bantuan tersebut secara tidak langsung mengurangi efek jera yang ingin dibangun melalui penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi tindakan yang dapat menghambat upaya penegakan ketertiban.

Saat ditanya mengenai kemungkinan larangan kembali bertugas bagi juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, Duri menegaskan bahwa tindakan itu tidak diperbolehkan. “Jelas tidak diperkenankan,” tegasnya.

Dalam patroli yang dilaksanakan di kawasan Jalan Diponegoro, petugas Dishub menemukan sejumlah kendaraan yang melanggar aturan parkir. Sebanyak empat mobil dan tiga sepeda motor dikenai tindakan pengempisan ban, sedangkan tujuh kendaraan lainnya diberikan stiker peringatan.

“Pada patroli hari ini di kawasan Jalan Diponegoro, terdapat empat kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua yang kami tindak dengan pengempisan ban. Selain itu, tujuh kendaraan lainnya diberikan stiker peringatan,” kata Duri.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus menekan potensi kemacetan yang kerap dipicu kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan di badan jalan.

Dishub juga mengimbau masyarakat agar lebih patuh terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, dan ketentuan larangan parkir yang telah ditetapkan. Menurut Duri, terciptanya ketertiban lalu lintas memerlukan dukungan seluruh pengguna jalan, bukan hanya mengandalkan pengawasan petugas.

“Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib. Karena itu, kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu larangan parkir, marka jalan, serta berbagai ketentuan lalu lintas lainnya,” pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil sejumlah langkah untuk menekan dampak kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan BPOM telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk mempermudah perubahan kemasan dan memberikan fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku obat.

“BPOM mempermudah perubahan kemasan dan memberikan fleksibilitas penggunaan bahan baku. Misalnya, perusahaan dapat beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kami berharap kebijakan ini dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat,” ujar Taruna usai menghadiri Kick Off Pekan Jamu 2026 di Jakarta, Selasa.

Taruna menjelaskan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS turut mendorong kenaikan harga bahan baku obat karena industri farmasi masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut membuat pelaku industri menyesuaikan harga untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Menurutnya, kenaikan harga obat sulit dihindari karena industri farmasi masih mengimpor sebagian besar bahan baku obat, khususnya obat kimia, yang berasal dari industri petrokimia. Pelaku pasar juga memperdagangkan bahan baku tersebut menggunakan dolar AS.

“Terdapat kecenderungan kenaikan harga obat. Lebih dari 30 persen bahan baku obat kimia berasal dari industri petrokimia, sementara pelaku pasar umumnya memperdagangkan komoditas petrokimia, termasuk bahan bakar dan turunannya, menggunakan dolar AS,” katanya.

Meski demikian, BPOM terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memberikan kemudahan regulasi untuk membantu industri farmasi menekan dampak kenaikan harga obat.

Taruna menegaskan, penguatan dolar AS, kondisi geopolitik global, dan meningkatnya harga bahan baku menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga obat. Namun, pemerintah terus berupaya mengendalikan dampaknya agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

“Kami berharap kenaikan harga obat tidak terjadi secara ekstrem. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengendalikan dampaknya,” ujarnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah pada Selasa pagi melemah 54,50 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.859 per dolar AS, dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di level Rp17.805 per dolar AS. (*)