BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil sikap tenang dalam merespons isu penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi.

 Alih-alih ikut memperpanjang polemik, Pemkab Kukar menilai persoalan tersebut perlu ditempatkan sesuai koridor kewenangan masing-masing.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa sistem pengawasan dalam pemerintahan sudah memiliki pembagian yang jelas. 

Kebijakan di tingkat provinsi, menurutnya, menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk dikritisi maupun diawasi, bukan menjadi ranah kepala daerah di kabupaten.

“Kalau itu kebijakan provinsi, tentu yang mengawasi adalah DPRD provinsi. Bukan bupati,” ucap Aulia, pada Jum'at (10/4/2026). 

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Kukar memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat kabupaten. Dengan pembagian tersebut, setiap lembaga diharapkan tetap berada pada fungsinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Di tengah isu yang berkembang, Pemkab Kukar justru menegaskan arah kebijakan yang lebih konkret. Fokus utama saat ini adalah memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemkab Kukar memilih memaksimalkan sumber daya yang ada daripada bergantung pada dinamika kebijakan di tingkat provinsi.

“Bagi kami, yang paling penting adalah memastikan APBD Kukar dikelola dengan baik dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA — Telkomsel kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem digital nasional melalui penyelenggaraan NextDev Summit 2026. Ajang ini menjadi puncak dari program inkubator NextDev ke-11 yang menampilkan final pitching 10 technopreneur terbaik dengan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Mengusung tema “Unleashing AI Impact”, NextDev Summit tahun ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga konferensi, sesi showcase, serta ruang kolaborasi yang mempertemukan startup dengan mentor, investor, alumni, dan mitra ekosistem digital.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mengembangkan talenta digital di Indonesia.

“Indonesia memiliki talenta yang sangat potensial. Dengan dukungan pemerintah, potensi digital tanah air bisa terus meningkat. Kami ingin memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik hari ini dan ke depannya,” ujarnya, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam forum tersebut, AI disebut sebagai elemen penting dalam mempercepat pertumbuhan startup, mulai dari efisiensi operasional hingga validasi produk.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, menekankan bahwa AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia.

“Teknologi AI adalah keniscayaan, namun jangan dijadikan sumber kreatif utama. AI hanyalah mesin yang mempercepat proses kerja, sementara kreativitas tetap berasal dari manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM dan Ekonomi Digital, Ahmad Ridha Sabana, menilai NextDev sebagai bagian penting dalam membangun kedaulatan digital nasional.

“Telkomsel sebagai infrastruktur dan platform menjadi langkah awal untuk memastikan kedaulatan digital. Dengan penguasaan AI, kita bisa membangun ekosistem yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.

Dalam kompetisi final, Tax Point asal Tabanan, Bali, berhasil meraih predikat “Best of The Best” NextDev ke-11. Startup ini menawarkan layanan konsultasi pajak berbasis teknologi dengan akses ke ahli bersertifikasi secara lebih terjangkau.

Founder Tax Point, Pande Putu Khrisna Ariyudha, menyebut program NextDev memberikan dampak signifikan bagi pengembangan bisnisnya.

“Pendampingan mentor dan akses jejaring membantu kami memperjelas masalah yang kami sasar, model bisnis, hingga strategi implementasi AI,” ungkapnya.

Posisi runner-up diraih oleh Epployee dari Bandung dengan solusi HRIS berbasis cloud dan AI. Sementara itu, Sumrize dari Subang dinobatkan sebagai Most Attractive Digital Business berkat platform AI yang mampu merangkum percakapan grup WhatsApp secara otomatis.

Sejak pertama kali digelar, NextDev telah menginkubasi 162 technopreneur dari total 6.798 pendaftar. Program ini juga melibatkan ratusan juri dan mentor, serta menghasilkan ratusan sesi pelatihan dan mentoring.

Ke depan, Telkomsel berencana terus membuka peluang kolaborasi melalui networking, matchmaking, hingga integrasi solusi startup ke dalam ekosistem digital perusahaan.

NextDev Summit 2026 menjadi momentum penting di tengah tantangan pendanaan startup di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi AI sebagai motor utama inovasi digital di Indonesia. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Kondisi armada pengangkut sampah di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya gambar di media sosial yang memperlihatkan sebuah truk dalam keadaan rusak dengan bagian belakang berlubang.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda membenarkan bahwa sebagian kendaraan operasional yang digunakan saat ini telah berusia cukup tua dan tidak lagi berada dalam kondisi optimal.

Meski demikian, armada tersebut masih difungsikan untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah yang berlangsung setiap hari.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufiq Fajar, mengungkapkan keterbatasan jumlah kendaraan menjadi faktor utama belum bisa dihentikannya penggunaan armada lama.

“Memang masih terdapat sejumlah kendaraan yang secara teknis sudah tidak sepenuhnya layak, khususnya unit produksi tahun 2013 yang hingga kini masih kami operasikan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Saat ini, DLH Samarinda mengandalkan sekitar 71 hingga 73 unit truk untuk melayani kurang lebih 83 titik tempat penampungan sementara (TPS).

Di sisi lain, jumlah pengemudi tercatat mencapai 87 hingga 89 orang, sehingga dalam praktiknya beberapa kendaraan harus dioperasikan secara bergantian oleh lebih dari satu sopir.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan armada dengan kebutuhan layanan di lapangan. Bahkan, sekitar 16 unit kendaraan digunakan secara rangkap demi memastikan seluruh wilayah tetap terlayani.

“Situasi ini mencerminkan adanya keterbatasan yang harus kami hadapi, sehingga kendaraan yang seharusnya sudah tidak digunakan tetap dioperasikan,” jelasnya.

Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, DLH Samarinda sebenarnya telah melakukan penambahan armada secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 tercatat penambahan 10 unit, sementara 2024 sebanyak 8 unit dan 2023 mencapai 15 unit.

Namun demikian, adanya jeda pengadaan pada periode sebelumnya membuat proses peremajaan armada berjalan kurang maksimal.

“Apabila pengadaan dapat dilakukan secara rutin setiap tahun, meskipun dalam jumlah terbatas antara tiga hingga sepuluh unit, hal tersebut akan sangat membantu dalam proses regenerasi kendaraan,” terangnya.

Selain faktor usia kendaraan, tingginya biaya perawatan juga menjadi kendala. 

Perbaikan armada tua kerap memerlukan anggaran besar, bahkan mencapai puluhan juta rupiah, namun belum tentu menjamin kendaraan dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa kendala lanjutan.

“Perbaikan seringkali bersifat sementara, karena setelah satu bagian diperbaiki, kerusakan dapat muncul di bagian lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan kendaraan yang sudah berusia,” ungkapnya.

Terkait kondisi truk yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan potensi tercecernya sampah di jalan, DLH memastikan setiap unit yang bermasalah akan segera diperbaiki di bengkel. Lama pengerjaan disebut bergantung pada tingkat kerusakan dan antrean perbaikan.

“Untuk kerusakan ringan, umumnya dapat diselesaikan dalam beberapa hari,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, DLH juga mengatur pola operasional dengan menyesuaikan kondisi kendaraan. Armada yang telah berusia tua dialokasikan untuk rute jarak dekat guna meminimalkan risiko kerusakan saat bertugas.

“Kendaraan dengan kondisi kurang prima kami prioritaskan untuk melayani rute yang lebih ringan dan jarak yang lebih pendek,” jelasnya.

Meski demikian, untuk tahun ini DLH Samarinda belum dapat memastikan adanya tambahan armada baru karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Kendati begitu, upaya pengadaan tetap diharapkan dapat berlanjut agar kendaraan lama dapat segera digantikan.

“Yang menjadi perhatian utama adalah agar pengadaan tidak terhenti, sehingga kendaraan yang sudah tidak layak dapat segera dipensiunkan,” pungkasnya. (*)

BorneoFlash.com, KUTAI KARTANEGARA — Hamparan lahan pertanian di Muara Jawa tampak semarak saat kegiatan panen bersama berlangsung pada Kamis (9/4/2026). 

Para petani tidak hanya memetik hasil panen, tetapi juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait masa depan pertanian di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dialog terbuka yang terjalin di sela panen menghadirkan berbagai masukan langsung dari petani mengenai kebutuhan dan tantangan di lapangan.

Salah satu dukungan datang dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Perwakilannya, Joko, menyampaikan bahwa pengembangan pertanian di wilayah IKN akan mengedepankan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kelompok tani beserta puluhan masyarakat secara antusias mengikuti panen bersama Padi Gogo perdana di Nusantara, pada Kamis (09/04/2026). Tak hanya Otorita IKN, berbagai pemangku kepentingan turut menghadiri sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan panen bersama ini. Foto: HO/Humas Otorita IKN

“Untuk wilayah IKN, kami menyesuaikan dengan konsep pertanian regeneratif. Penggunaan pupuk kimia akan diminimalkan, dan ke depan kami mendorong pemanfaatan pupuk organik serta kompos. Kami siap berkolaborasi dengan Otorita IKN dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.

Panen bersama ini juga menjadi penanda keberhasilan pengembangan Padi Gogo, hasil kolaborasi penelitian dengan Institut Pertanian Bogor. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nauli, Diana, menyampaikan harapan agar kelompoknya mendapat pendampingan lebih lanjut, khususnya dalam pengelolaan lahan pekarangan.

“Di Muara Jawa ada 13 KWT. Kami berharap adanya bimbingan dari pemerintah, terutama terkait pengolahan lahan dan pengembangan usaha berbasis pekarangan agar bisa lebih maju,” katanya.

Hal serupa disampaikan Ketua Gapoktan Maju Sejahtera, Sarnu, yang mengungkapkan kondisi kelompok tani di wilayahnya. Ia menyebutkan terdapat 19 kelompok tani dan dua KWT dengan total anggota lebih dari 400 orang, serta luas lahan sekitar 400 hektare, baik lahan basah maupun kering.

“Keluhan utama kami adalah kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk. Selain itu, akses jalan menuju lahan juga perlu perhatian agar distribusi hasil pertanian lebih lancar,” ujarnya.

Tak hanya Otorita IKN, berbagai pemangku kepentingan turut menghadiri sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan panen bersama ini. Foto: HO/Humas Otorita IKN

Di tengah pembangunan IKN yang terus berlangsung, sektor pertanian di wilayah penyangga tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem kawasan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertanian yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Panen bersama ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan hasil tani, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan langkah ke depan demi kemajuan pertanian di sekitar IKN. (*/Humas Otorita IKN)

BorneoFlash.com, TANA PASER — PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) terus mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan strategis di Kalimantan. 

Salah satu proyek yang kini menjadi fokus adalah pengembangan Extension 2 Line Bay (LB) Gardu Induk (GI) 150 kV Grogot yang terhubung ke GI 150 kV Sei Durian, Kabupaten Paser.

Proyek ini memiliki peran penting dalam memperkuat sistem interkoneksi listrik antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. 

Penambahan dua line bay tersebut ditargetkan mampu meningkatkan keandalan jaringan sekaligus memastikan distribusi energi listrik yang lebih stabil dan efisien, khususnya di wilayah Paser dan sekitarnya.

Manager Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1, I Made Gita Prawira, mengungkapkan bahwa progres pembangunan menunjukkan perkembangan signifikan.

Sejumlah tahapan krusial, seperti pekerjaan pondasi switchyard dan erection gantry, telah rampung sesuai rencana.

“Pekerjaan di lapangan kami jalankan dengan pengawasan ketat agar tetap sesuai jadwal. Saat ini, tim fokus pada pemasangan peralatan tegangan tinggi atau high voltage equipment. Seluruh proses dilakukan dengan standar teknis PLN serta mengutamakan aspek keselamatan kerja,” jelasnya.

Setelah tahap pemasangan peralatan selesai, proyek akan memasuki fase wiring dan pengujian menyeluruh sebelum dilakukan energize atau penyambungan aliran listrik.

Keberhasilan proyek ini juga didukung sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat yang turut menjaga kelancaran pekerjaan di lapangan.

Sementara itu, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa pengembangan GI Grogot merupakan bagian dari strategi besar PLN dalam memperkuat ketahanan energi di Kalimantan.

“Proyek ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas tinggi. Dengan jaringan yang semakin kuat, pasokan listrik diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri dan investasi di Kalimantan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menekan potensi gangguan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari transformasi PLN, proyek ini diharapkan mampu menghadirkan sistem energi yang lebih modern, andal, dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan target penyelesaian yang terus dikebut, Extension 2 Line Bay GI Grogot diharapkan segera beroperasi dan memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di Kabupaten Paser dan wilayah sekitarnya. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR - Komitmen penerapan kawasan tanpa rokok di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali ditegaskan DPRD setempat. 

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengingatkan bahwa regulasi yang sudah ditetapkan tidak boleh berhenti sebatas aturan, tetapi harus benar-benar dijalankan di lapangan.

Ia menilai, selama ini tantangan utama bukan pada keberadaan aturan, melainkan pada konsistensi penerapannya. Karena itu, diperlukan pengawasan yang serius serta keterlibatan aktif dari instansi terkait untuk memastikan kepatuhan masyarakat.

“Penerapannya harus tegas. Tidak cukup hanya sosialisasi, tapi juga harus ada pengawasan dan penindakan,” ungkap Yani, pada Jumat (10/4/2026).

Selain aspek penegakan, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Ia menilai pemerintah daerah perlu menyediakan ruang khusus bagi perokok agar aktivitas tersebut tidak dilakukan di sembarang tempat.

Menurutnya, tanpa kesiapan sarana, aturan berpotensi sulit dijalankan secara efektif. Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas harus menjadi perhatian agar kebijakan berjalan berimbang.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

“Kalau tidak ada tempat khusus, tentu masyarakat juga kesulitan menyesuaikan. Jadi harus disiapkan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Kukar siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi anggaran, guna memastikan penerapan kawasan tanpa rokok dapat berjalan optimal dan tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.

“Kami siap mendukung agar ini bisa benar-benar diterapkan,” tegasnya. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengembalikan tanggung jawab kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada pemerintah kabupaten/kota memunculkan kekhawatiran di tingkat daerah. 

Tercatat sekitar 49.742 warga di Samarinda berada dalam posisi tidak pasti terkait kelanjutan jaminan kesehatan mereka.

Kebijakan tersebut merujuk pada surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang mengatur pengembalian atau redistribusi peserta PBPU serta bantuan iuran pemerintah sesuai domisili masing-masing. 

Langkah ini dinilai perlu diantisipasi dengan kesiapan anggaran dan skema transisi yang jelas agar tidak berdampak pada masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah provinsi.

“Apabila pemerintah kota diminta menanggung beban tersebut tanpa alokasi anggaran yang jelas, maka hal itu sama saja membebankan pencarian sumber pendanaan secara mandiri kepada daerah, sementara kondisi fiskal saat ini juga sedang mengalami tekanan,” ujarnya, pada Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, beban pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memperoleh jaminan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

“Peningkatan jumlah peserta PBI menunjukkan adanya kenaikan angka pengangguran. Banyak pekerja yang sebelumnya ditanggung perusahaan kini beralih menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini saja, alokasi anggaran telah mencapai sekitar Rp47 miliar per tahun. Nilai tersebut sudah cukup besar, sehingga apabila kembali bertambah, dikhawatirkan akan membebani APBD secara signifikan,” jelasnya.

Menurutnya, pengalihan tanggung jawab tanpa solusi konkret justru berpotensi menciptakan persoalan baru bagi pemerintah daerah.

“Kebijakan pengalihan tersebut tidak dapat dianggap sebagai solusi apabila tidak diikuti dengan dukungan yang memadai. Tanggung jawab tidak seharusnya hanya dipindahkan tanpa disertai instrumen pendukung bagi daerah,” tegasnya.

Anhar juga mengingatkan agar sektor kesehatan tidak menjadi sasaran kebijakan efisiensi anggaran, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat.

“Efisiensi anggaran tidak seharusnya menyentuh sektor fundamental seperti kesehatan, karena hal itu berkaitan dengan hak dasar serta keselamatan masyarakat,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah provinsi tetap menuntaskan tanggung jawab atas kepesertaan yang sebelumnya telah ditangani.

“Program yang telah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi semestinya diselesaikan oleh pemerintah provinsi, bukan dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, Mochammad Arif Surocman, menyampaikan pihaknya masih melakukan pembahasan internal terkait kebijakan tersebut.

“Kami masih melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah provinsi,” ujarnya singkat. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA – Persaingan di laga pekan ke-26 kompetisi BRI Super League 2025/26 yang berlangsung sepanjang Jumat hingga Senin (3-6/4) lalu sudah menyelesaikan sembilan laga serunya.

Dari laga pekan ke-26 itu, sejumlah data menarik tercipta dalam persaingan yang tidak hanya di papan atas untuk perebutan gelar juara, namun juga di papan bawah untuk terlepas dari zona merah.

Pada laga pekan ke-26 ini, PSBS Biak dan Bali United FC menjadi dua tim yang tercatat memiliki menit bermain untuk pemain U23 terbanyak dengan total 181 menit bermain (MOP).

Lalu pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang menjadi laga dengan jumlah penonton terbanyak pada pekan ke-26, dengan total 12.444 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Data menarik lainnya adalah pemain Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta menjadi pemain pertama musim ini yang mencatatkan double digit gol dan assist, dengan total 13 gol dan 10 assist hingga pekan ke-26.

Sedangkan dari Persib Bandung, penjaga gawang Teja Paku Alam mencatatkan clean sheet ke-16 musim ini. Catatan itu menjadi yang terbanyak hingga pekan ke-26 sekaligus melampaui rekor Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet.

Sementara pemain Bali United FC, Mike Hauptmeijer mengukir catatan mengesankan dengan menjadi kiper pertama yang mencatatkan lebih dari 100 penyelamatan, dengan total 103 saves hingga pekan ke-26.

Fakta dan data menarik lainnya dari laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 tentunya adalah performa luar biasa Bhayangkara Presisi Lampung FC yang mampu melanjutkan tren positif dengan meraih enam kemenangan beruntun, setelah menang atas Persija Jakarta pada pekan ke-26 saat bertanding di kandang sendiri.

Akhir pekan ini, persaingan akan memasuki laga pekan ke-27 yang tentunya akan menghadirkan persaingan lebih ketat dan sengit. (*/ileague.id)

BorneoFlash.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memastikan stabilitas kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjaga di tengah penyesuaian fiskal daerah. 

Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan pelayanan publik.

Di saat sejumlah daerah mulai melakukan pengetatan yang berdampak pada tunjangan dan tenaga kerja, Pemkab Kutim justru mengambil langkah berbeda. 

Pemerintah memilih menjaga hak-hak pegawai tetap utuh, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), guna memastikan kinerja birokrasi tidak terganggu.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Ardiansyah kepada awak media usai menghadiri pengukuhan Asosiasi Pedagang Pasar Induk Sangatta (APPISTA), Jalan Ilham Maulana Sangatta, pada Kamis (09/04/2026)

Bupati Ardiansyah menjelaskan, bahwa kebijakan pemerintah saat ini murni merupakan penyelarasan program kerja agar tetap sejalan dengan kondisi kas daerah yang tersedia. 

Berbeda dengan kebijakan beberapa daerah lain yang mulai memangkas tunjangan atau mengurangi kuota pegawai akibat keterbatasan fiskal.

Lebih lanjut. Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu mengaku memilih jalan tersebut bertujuan untuk tetap mengedepankan kesejahteraan pegawainya. Ia mengaku, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun ini.

"Kalau dibilang efisiensi, saya tidak mengatakan efisiensi. Intinya kita menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Dengan fiskal yang ada, kita tidak meniadakan TPP, tetap TPP ada. Kita juga tidak mengurangi P3K," tegasnya.

Dirinnya berharap. Kepastian ini mampu menjaga moral dan semangat kerja para pegawai di lingkungan Pemkab Kutim, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh ketidakpastian ekonomi. (*)

BorneoFlash.com, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (9/4/2026).

Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Pelatihan ini diikuti pengelola hunian serta tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP. Mereka diproyeksikan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi, pengendalian lingkungan, hingga pencegahan penyakit di tempat kerja masing-masing.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan.

“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sementara DBD oleh Aedes aegypti. Karena itu, pengendalian vektor menjadi langkah utama dalam mencegah penularan.

“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” tambahnya.

Suwito menyebutkan, wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak ditemukan penularan malaria lokal. Namun, kasus DBD masih menjadi tantangan. Otorita IKN pun menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini serta peningkatan peran masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang rentan genangan air.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit menular.

“Saat ini Kementerian Kesehatan tengah menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’ untuk mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” jelasnya.

Ia menegaskan, pengendalian jentik nyamuk merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.

Program tersebut telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam implementasinya, peran camat, kepala desa, dan pemerintah daerah menjadi kunci, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis.

Pemerintah juga tengah menyiapkan konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan wilayah IKN.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Area konstruksi dinilai rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk akibat genangan air.

Salah satu peserta, Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif, mengungkapkan pihaknya telah menerapkan langkah pencegahan sejak awal.

“Setiap pekerja baru wajib mengikuti HSE induction atau skrining kesehatan, termasuk riwayat penyakit dan asal daerah,” ujarnya.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, antara lain Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, serta RSUD Sepaku, yang membahas mulai dari surveilans migrasi hingga penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.

Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Peserta pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran edukasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan arah pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan kawasan IKN yang bebas malaria dan DBD. (*/Humas Otorita IKN)

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Kuasa hukum keluarga korban, Titus Tibayan Pakalla, mengungkapkan adanya sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses rekonstruksi kasus penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia di kawasan Gunung Mangga, Jalan Otto Iskandardinata, pada awal tahun lalu.

Ia menilai, tahapan rekonstruksi yang dilakukan oleh Polresta Samarinda belum sepenuhnya merepresentasikan alur kejadian secara menyeluruh.

Menurutnya, salah satu kekurangan yang mencolok adalah tidak adanya penjabaran waktu secara detail dalam setiap adegan rekonstruksi, mulai dari pergerakan pelaku hingga saat korban menghembuskan napas terakhir. Hal tersebut dinilai penting untuk mengungkap kronologi kejadian secara utuh.

“Dalam pelaksanaan rekonstruksi, tidak terlihat adanya rincian waktu yang jelas sejak awal pergerakan pelaku hingga korban dinyatakan meninggal dunia,” tuturnya kepada awak media, pada Kamis (9/4/2026).

Selain persoalan kronologi, pihak kuasa hukum juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu saksi bernama Solihin disebut memiliki peran dalam peristiwa tersebut, karena diduga sempat melakukan kekerasan terhadap korban sebelum aksi penikaman terjadi.

“Ia diduga lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban hingga terjatuh, sebelum kemudian korban ditikam oleh tersangka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Titus juga menyoroti keterangan sejumlah saksi lain yang dinilai belum memberikan gambaran yang terang, termasuk pernyataan istri Solihin. Ia menilai, penjelasan terkait waktu kedatangan maupun detail kejadian di lokasi masih belum konsisten dalam rekonstruksi.

Di sisi lain, muncul pula ketidakjelasan mengenai motif kejadian. Dalam rekonstruksi disebutkan adanya dugaan penjambretan, namun terdapat pula informasi lain yang mengarah pada persoalan pribadi sebagai pemicu insiden tersebut.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar motifnya penjambretan atau terdapat latar belakang lain. Sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Pihak kuasa hukum juga mengindikasikan adanya kemungkinan unsur perencanaan dalam kejadian tersebut, mengingat tersangka disebut telah membawa senjata tajam sebelum peristiwa berlangsung. Kondisi ini dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik.

Selain itu, mereka turut menyoroti dugaan adanya upaya penghilangan barang bukti. Pisau yang ditemukan disebut tidak sesuai dengan yang dibawa oleh tersangka sejak awal kejadian, sehingga memunculkan kecurigaan adanya pergantian barang bukti.

“Pisau yang ditemukan tidak identik dengan yang dibawa tersangka sebelumnya, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam penyelidikan,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan saksi yang berada di lokasi, pihak kuasa hukum menduga pelaku dalam peristiwa tersebut lebih dari satu orang. 

Namun hingga kini, aparat kepolisian baru menetapkan satu orang sebagai tersangka.

“Keterangan saksi mengindikasikan adanya lebih dari satu pelaku, sehingga hal ini semestinya menjadi fokus penyidik untuk didalami,” tegasnya.

Titus juga menilai keluarga korban belum memperoleh informasi yang memadai terkait perkembangan penanganan perkara, termasuk hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara transparan dan menyeluruh, serta tidak ragu menetapkan tersangka tambahan apabila ditemukan alat bukti yang cukup, agar seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara jelas. (*)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kilang Balikpapan memperingati Hari Kesehatan Dunia 2026 dengan menggelar aksi donor darah dan layanan skrining kesehatan terpadu di halaman On Site Clinic Kantor Besar, pada Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh 123 peserta, dengan total 100 kantong darah berhasil dikumpulkan dari pendonor yang memenuhi syarat. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan pekerja sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar.

General Manager PT PPN Kilang Balikpapan, Novie Handoyo Anto, mengatakan momentum Hari Kesehatan Dunia dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

“Kesehatan merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mendukung produktivitas kerja. Kami ingin menanamkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.

Pelaksanaan donor darah dilakukan bekerja sama dengan Bank Darah Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan dan Puskesmas Karang Jati guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar medis.

Selain donor darah, perusahaan juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan terpadu, seperti Voluntary Counseling and Testing (VCT) untuk deteksi dini HIV/AIDS serta skrining tuberkulosis (TBC). Layanan ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular di lingkungan kerja.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT PPN Kilang Balikpapan, Dodi Yapsenang, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan pekerja.

“Kami melihat tantangan kesehatan tidak hanya berasal dari penyakit tidak menular, tetapi juga penyakit menular yang memerlukan perhatian serius. Melalui layanan VCT dan skrining TBC, kami ingin memastikan pekerja memiliki akses pemeriksaan kesehatan yang komprehensif sehingga risiko dapat diidentifikasi sejak dini,” jelasnya.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi, baik dalam donor darah maupun pemanfaatan layanan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat serta pemeriksaan rutin.

Menurut Anto, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial.

“Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan hidup bagi orang lain. Karena itu, kami terus mendorong insan perusahaan menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai perusahaan di sektor energi, PT PPN Kilang Balikpapan menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai prioritas utama.

Berbagai program terus dikembangkan dengan pendekatan promotif dan preventif, tidak hanya berfokus pada pengobatan.

Melalui peringatan Hari Kesehatan Dunia 2026 ini, Pertamina Patra Niaga Kilang Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program kesehatan berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi pekerja dan masyarakat luas. (*)

BorneoFlash.com, BEKASI — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.

Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, pada Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN.

"Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama," ucap Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, di Peluncuran program PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, pada Rabu (8/4/2026). Foto: HO/Biro Humas Kemnaker

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia.

“Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli.

Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan.

Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.

“Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja.

“Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

Peluncuran program PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, pada Rabu (8/4/2026). Foto: HO/Biro Humas Kemnaker

Ia menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub, sehingga prosesnya lebih transparan dan mudah dipantau.

Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. (*/Biro Humas Kemnaker)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, mengumumkan penyesuaian jam operasional penerbangan dalam rangka pemeliharaan fasilitas sisi udara. 

Langkah ini diambil guna melaksanakan pekerjaan Test Pit Runway sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan penerbangan. 

Rencana kegiatan dimaksud telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh maskapai dan stakeholder Bandara sejak tanggal 9 Maret 2026 dan 13 Maret 2026 yang lalu dan telah diterbitkan NOTAM (Notice to Airmen atau Notice to Air Mission).

General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mahdar. Foto: BorneoFlash/Niken Sulastri

General Manager Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mandar, mengatakan bahwa pekerjaan Test Pit ini merupakan prosedur teknis atas permintaan tenaga ahli sebelum dilakukan pekerjaan overlay (penebalan) runway secara menyeluruh.

Adapun pembatasan jam operasional penerbangan akan dilaksanakan pada jadwal berikut:
* Kamis, 9 April 2026: Pukul 14.00 – 05.00 WITA
* Sabtu, 11 April 2026: Pukul 14.00 – 05.00 WITA
* Senin, 13 April 2026: Pukul 14.00 – 05.00 WITA.

Dan perubahan jam operasional ini hanya sementara dan setelahnya akan berlaku jam operasional seperti semula kembali. “Di luar tanggal-tanggal tersebut jam operasional Bandara Internasional SAMS Sepinggan akan beroperasi secara normal.

Selanjutnya telah disampaikan permohonan kepada Otorita Bandara Wilayah VII bahwa, Bandara AP Pranoto Samarinda dapat sebagai Alternate Aerodrome ketika adanya pembatasan jam operasional dilakukan di Bandara Internasional SAMS Sepinggan.

Ia memohon maaf kepada seluruh pengguna jasa dan mitra kerja atas ketidaknyamanan ini. Langkah ini mutlak diperlukan demi peningkatan pelayananan fasilitas sisi udara di Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan tetap berada di level tertinggi. 

Aktivitas di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Foto: HO/Bandara SAMS Sepinggan

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk memitigasi dampak terhadap jadwal penerbangan," tambah Iwan.

Para calon penumpang diimbau untuk memastikan kembali jadwal keberangkatan atau kedatangan dengan pihak maskapai masing-masing pada tanggal-tanggal tersebut. (*)

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih terus dimatangkan.

Hingga kini, kebijakan tersebut belum diputuskan secara final karena masih melalui tahap pembahasan lanjutan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa penetapan kebijakan ditargetkan rampung pada Jumat pekan ini, dengan pelaksanaan yang direncanakan mulai berlaku pada minggu berikutnya. 

Saat ini, pemerintah kota masih melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah yang akan menerapkan WFH maupun yang tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO).

“Keputusan akhir direncanakan ditetapkan pada hari Jumat, mengingat saat ini masih dilakukan pemetaan terhadap perangkat daerah yang akan menerapkan sistem WFH maupun WFO. Namun demikian, telah disepakati bahwa pelaksanaan akan dimulai pada minggu depan,” ujarnya, pada Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat sekaligus bagian dari upaya daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional.

Selain itu, langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta menekan emisi karbon.

“Upaya ini tidak hanya menyasar penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi milik pegawai. Tujuannya adalah mendorong penghematan BBM sekaligus menurunkan tingkat emisi,” jelasnya.

Untuk mengukur efektivitas kebijakan, Pemkot Samarinda tengah menyiapkan sistem pemantauan berbasis dashboard monitoring. Sistem tersebut dirancang untuk menghitung secara terukur dampak penerapan WFH, termasuk penghematan BBM, penurunan emisi, hingga efisiensi penggunaan listrik.

“Saat ini sedang disusun dashboard monitoring yang akan digunakan untuk membandingkan tingkat konsumsi BBM sebelum dan sesudah penerapan WFH, termasuk dampaknya terhadap emisi dan penggunaan listrik,” paparnya.

Meskipun bekerja dari rumah, disiplin ASN tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah kota menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi, seperti penggunaan pakaian batik nasional, kewajiban menyampaikan laporan harian, serta memastikan perangkat komunikasi aktif selama jam kerja.

“Apabila dalam tiga kali panggilan tidak ada respons, maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Demikian pula apabila tidak memenuhi kewajiban laporan harian maupun absensi,” tegasnya.

Namun demikian, tidak seluruh perangkat daerah akan menerapkan sistem WFH. Instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dipastikan tetap beroperasi dari kantor guna menjaga kualitas pelayanan publik. 

Di antaranya adalah fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, serta layanan administrasi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan aktivitas dari kantor,” pungkasnya. (*/Adv Diskominfo Samarinda)

BorneoFlash.com, BANDA ACEH – Penyintas bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat sebagai akses utama menuju permukiman mereka yang hingga kini masih terputus.

Muhammad Hendra Vramenia, salah seorang penyintas yang dihubungi dari Banda Aceh, Kamis (9/4), mengatakan jembatan tersebut sebelumnya dihancurkan saat proses pembersihan pascabencana. Jembatan yang lebarnya kurang dari dua meter itu dibongkar menggunakan alat berat sekitar dua bulan lalu.

“Jembatan pelat beton itu dihancurkan dengan ekskavator. Kami tidak mengetahui alasan pasti pembongkarannya,” ujarnya.

Menurut Hendra, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi puluhan keluarga yang tinggal di Kompleks Perumahan Budi 1, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Ia menjelaskan, saat pembongkaran dilakukan, sebagian besar warga masih mengungsi di rumah kerabat maupun tempat penampungan. Namun kini, setelah warga kembali ke rumah masing-masing, ketiadaan jembatan justru menyulitkan aktivitas sehari-hari.

“Warga terpaksa mencari jalur alternatif untuk pulang, tetapi kondisinya sempit dan harus melintasi lahan milik warga lain,” katanya.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan ketika hujan turun. Jalan alternatif menjadi berlumpur, licin, dan berisiko dilalui, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Padahal sebelumnya, lanjut Hendra, jembatan itu hanya tertimbun lumpur akibat banjir dan masih dapat digunakan setelah dibersihkan. Namun dalam proses penanganan, justru jembatan tersebut dibongkar.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk membangun kembali jembatan, setidaknya dalam bentuk darurat, guna memulihkan akses warga yang terdampak bencana.

“Kami masih dalam kondisi sulit pascabencana. Kami berharap pemerintah hadir memberikan solusi, minimal membangun jembatan sementara agar aktivitas warga bisa kembali normal,” ujarnya. (*/ANTARA)

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Di tengah maraknya penggunaan earphone dan perangkat audio di kalangan pelajar, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mengantisipasi ancaman gangguan pendengaran yang kerap luput dari perhatian. 

Melalui program Skrining Pendengaran Nasional Anak Sekolah 2026, deteksi dini kini difokuskan sebagai langkah penting menjaga kualitas generasi muda di era digital.

Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan World Hearing Day 2026 ini menyasar pelajar tingkat SMP. Di Kalimantan Timur, pelaksanaannya dipusatkan di dua sekolah, yakni SMP Negeri 27 Balikpapan dengan 140 siswa dan SMP Negeri 2 Balikpapan sebanyak 53 siswa.

Ketua Tim Skrining Pendengaran Pelajar Balikpapan, dr. Erika Lukman, Sp.THT-BKL, mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan upaya membangun basis data nasional terkait kondisi pendengaran anak.

“Data ini nantinya menjadi gambaran kondisi pendengaran pelajar secara nasional. Targetnya minimal 200 anak per provinsi,” ujarnya, pada Kamis (9/4/2026). 

Peringatan World Hearing Day 2026 Pemkot Balikpapan Gelar Skrining Pendengaran Anak Sekolah di SMP Negeri 27 Balikpapan, pada Kamis (9/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ardian

Namun, di balik kegiatan tersebut, ada kekhawatiran yang semakin nyata. Kebiasaan menggunakan headset dengan volume tinggi dan durasi panjang dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan telinga pelajar.

“Kerusakan akibat kebisingan bisa permanen. Karena itu, kami sarankan penggunaan headset di bawah 50 persen volume dan tidak lebih dari 60 menit,” tegas dr. Erika.

Ia menjelaskan, kerusakan pada sel rambut di telinga akibat paparan suara berlebih tidak dapat dipulihkan. Padahal, fungsi pendengaran sangat krusial dalam proses belajar.

Hal ini juga ditekankan oleh Asisten III Pemkot Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarty, yang menyebut pendengaran sebagai fondasi utama dalam pendidikan.

“Gangguan sekecil apa pun bisa berdampak pada kemampuan anak memahami pelajaran, bahkan memengaruhi interaksi sosialnya,” ujarnya.

Data yang dihimpun menunjukkan sekitar 15 hingga 20 persen anak mengalami gangguan sederhana seperti penumpukan kotoran telinga. Meski terkesan ringan, kondisi ini tetap dapat mengganggu proses belajar jika tidak ditangani.

Beruntung, proses skrining yang dilakukan tergolong cepat dan ramah anak. Pemeriksaan hanya memakan waktu sekitar 10 menit, tanpa rasa sakit, serta didukung teknologi digital seperti aplikasi Screen-H untuk hasil yang lebih akurat.

Selain faktor penggunaan gadget, risiko juga datang dari lingkungan bising, seperti tempat hiburan atau praktik kerja bagi pelajar kejuruan. Penggunaan pelindung telinga seperti earplug dan earmuff pun mulai dianjurkan sebagai langkah pencegahan.

Melalui program ini, Pemkot Balikpapan tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran baru bahwa pendengaran adalah aset penting yang harus dijaga sejak dini.

Asisten III Pemkot Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarty Saat Peringatan World Hearing Day 2026 di SMP Negeri 27 Balikpapan, pada Kamis (9/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ardian

“Ini investasi jangka panjang. Anak-anak dengan pendengaran yang baik akan lebih siap belajar dan berkembang,” tambah Andi Sri Juliarty.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, tenaga medis, dan sekolah diharapkan mampu memperluas jangkauan skrining, sekaligus menekan risiko gangguan pendengaran pada generasi muda sebuah langkah kecil untuk mencegah ancaman besar yang sering kali datang tanpa disadari. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

Airlangga menilai revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut wajar karena meningkatnya ketegangan geopolitik global yang menekan banyak negara.

Airlangga menegaskan proyeksi ekonomi Indonesia masih optimistis karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,4 persen. Ia juga meyakini kinerja ekonomi Indonesia tetap kuat, terutama pada kuartal I 2026.

Airlangga menyatakan World Bank menggunakan metodologi sendiri dalam menyusun proyeksi. Pemerintah Indonesia tetap membuka akses data tanpa melakukan intervensi.

Airlangga menegaskan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sering melampaui proyeksi sehingga penurunan ini tidak menjadi masalah.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update April 2026, World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk 2026.

Laporan tersebut menyebut kenaikan harga minyak global dan meningkatnya kehati-hatian investor sebagai penyebab perlambatan ekonomi Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia mendorong sektor komoditas dan investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga mengandalkan ekspor komoditas sebagai penopang ekonomi jangka pendek di tengah tekanan global. (*)

BorneoFlash.com, KUKAR - Potensi pertanian di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dinilai belum berkembang optimal. Bukan karena keterbatasan lahan atau rendahnya minat masyarakat, melainkan persoalan klasik yang terus berulang: ketidakpastian harga hasil panen.

Anggota DPRD Kukar, Asnawi Sultan Ramadani, menilai persoalan pasar menjadi faktor utama yang menahan laju perkembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Menurutnya, tanpa jaminan harga yang stabil, petani akan selalu berada dalam posisi rentan.

“Masalahnya bukan di minat atau lahan. Yang jadi persoalan itu pasar dan harga. Petani sering kali tidak punya kepastian setelah panen,” ucap Asnawi, pada Kamis (9/4/2026). 

Ia menjelaskan, kondisi ini membuat sektor pertanian kurang menarik untuk dikembangkan secara serius, baik oleh petani aktif maupun generasi penerus. Ketika hasil tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan, maka wajar jika sektor ini perlahan ditinggalkan.

“Kalau harga tidak dijaga, petani bisa rugi. Ini yang membuat banyak orang akhirnya ragu untuk bertahan atau masuk ke sektor ini,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai Anggana tetap memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan penyangga pangan daerah. Ketersediaan lahan yang luas serta posisi geografis yang strategis menjadi modal kuat jika didukung dengan kebijakan yang tepat.

Namun, ia menekankan bahwa peran pemerintah sangat krusial, khususnya dalam menciptakan sistem yang mampu melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrem.

“Pemerintah harus hadir, terutama dalam menjaga stabilitas harga. Kalau ini bisa dijamin, sektor pertanian pasti akan lebih berkembang,” paparnya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya langkah konkret dalam memperkuat sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, sehingga petani tidak hanya bergantung pada tengkulak atau mekanisme pasar yang tidak stabil.

Dengan pembenahan di sektor pasar dan kebijakan harga, Anggana diyakini tidak hanya mampu meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan di Kutai Kartanegara. (*)

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia atau “Rising Giant” saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Presiden menyatakan Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi. Ia menilai kekayaan sumber daya alam menjadi modal utama untuk terus tumbuh di tengah ketidakpastian dunia.

“Indonesia sangat cerah. Kita kuat dan akan semakin kuat. Pertumbuhan kita baik, dan masa depan anak muda juga cerah,” ujarnya.

Presiden menegaskan Indonesia kini bangkit dan tidak lagi menjadi “raksasa tidur”. Ia memastikan Indonesia siap menjadi kekuatan global yang diperhitungkan.

“Tahun depan kita akan membuat kejutan untuk dunia. Indonesia bangkit. This giant is waking up, we are rising,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan efisiensi energi. Ia menekankan Indonesia harus beralih ke energi bersih dan terbarukan meski memiliki sumber daya melimpah.

“Kita harus tetap waspada dan hemat energi. Kita juga harus menuju energi bersih dan terbarukan,” katanya.

Presiden menegaskan kemandirian pangan dan energi menjadi kunci agar Indonesia tetap kuat dan mandiri sebagai bangsa besar. (*)