BorneoFlash.com, BONTANG – DPRD Kota Bontang menyoroti sejumlah persoalan dalam pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari masih banyaknya warga yang belum tercover hingga potensi kekurangan anggaran yang dinilai perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.800 data masyarakat yang telah diajukan untuk program BPJS gratis. Namun, baru sekitar 1.918 warga yang berhasil tercover.
Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
“Kalau masyarakat tentu tidak mau tahu soal ribet atau tidaknya persyaratan. Jangan sampai saat masyarakat sakit, baru kita menjelaskan kendala administrasi,” ujarnya dalam rapat, pada Senin (11/5/2026).
Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa diprediksi, sehingga pemerintah diminta lebih fleksibel dalam mengambil kebijakan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak mengalami kesulitan.
“Yang membuat aturan juga manusia. Jadi saya rasa harus ada kebijakan yang bisa diambil supaya aturan jangan terlalu kaku,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bakhtiar Mabe, menjelaskan bahwa proses pengusulan peserta program BPJS gratis masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada tahap verifikasi di tingkat provinsi.
Akibatnya, jumlah warga yang tercover belum maksimal meskipun kuota yang tersedia dinilai cukup besar.
“Ranah persetujuannya memang di provinsi. Kami di daerah hanya sebatas mengusulkan data calon penerima,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan koordinasi agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa segera terakomodasi dalam program BPJS gratis. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar