BorneoFlash.com, BONTANG – Wacana melibatkan perusahaan dalam membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat mulai mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD Kota Bontang bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta BPJS Kesehatan, pada Senin (11/5/2026).
Usulan tersebut muncul setelah DPRD menilai beban anggaran jaminan kesehatan masyarakat berpotensi terus meningkat dan sulit sepenuhnya ditanggung APBD dalam jangka panjang.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Ubaya Bengawan, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan strategi pembiayaan alternatif, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha penting untuk membantu mengurangi tekanan fiskal daerah yang diperkirakan semakin berat dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau terus bergantung pada APBD tentu akan berat. Karena itu, perusahaan melalui program TJSL bisa ikut membantu pembiayaan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ubaya juga menyoroti adanya kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat pada tahun berjalan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar