DPRD Bontang Usul Libatkan Perusahaan Biayai BPJS Warga, APBD Dinilai Tak Bisa Terus Menanggung

Etam–Benuanta 11 Mei 2026 Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, BONTANG – Wacana melibatkan perusahaan dalam membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat mulai mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD Kota Bontang bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta BPJS Kesehatan, pada Senin (11/5/2026).

Usulan tersebut muncul setelah DPRD menilai beban anggaran jaminan kesehatan masyarakat berpotensi terus meningkat dan sulit sepenuhnya ditanggung APBD dalam jangka panjang.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Ubaya Bengawan, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan strategi pembiayaan alternatif, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha penting untuk membantu mengurangi tekanan fiskal daerah yang diperkirakan semakin berat dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau terus bergantung pada APBD tentu akan berat. Karena itu, perusahaan melalui program TJSL bisa ikut membantu pembiayaan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Ubaya juga menyoroti adanya kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat pada tahun berjalan.

Meski demikian, ia menilai kekurangan anggaran tersebut masih dapat diatasi melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Untuk jangka pendek masih bisa ditangani lewat pergeseran atau perubahan anggaran,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan langkah jangka panjang guna memastikan program jaminan kesehatan tetap berjalan, terutama jika kemampuan fiskal daerah terus menurun akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Selain mendorong keterlibatan perusahaan, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Bontang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar dukungan pembiayaan sektor kesehatan dapat lebih maksimal.

“Pemerintah harus mulai mencari sumber pembiayaan lain supaya pelayanan kesehatan masyarakat tetap aman,” tambahnya.

RDP tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta BPJS Kesehatan. (*/Adv)