DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama pemerintah daerah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya mematangkan sejumlah regulasi daerah.
Tag: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Perda RP3KP Disiapkan, DPRD Kukar Tekankan Penataan Permukiman Terpadu
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang mampu mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar berjalan lebih terencana dan terpadu.
DPRD Kukar Targetkan Tujuh Raperda Rampung dan Disahkan Awal 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menuntaskan pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui panitia khusus (pansus).
Fatlon Nisa Tekankan Urgensi Raperda Kota Ramah HAM di Kukar
Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hj Fatlon Nisa, mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM).
Isu Retribusi Kesehatan Ditepis, Pemkot Jamin Layanan Dasar Tetap Gratis
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi pengenaan biaya pada layanan kesehatan.
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Mulai Menuai Pro-Kontra, DPRD Kukar Pastikan Regulasi Tidak Merugikan Masyarakat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang saat ini memasuki tahap final menimbulkan beragam respons dari masyarakat.
DPRD PPU Kebut Pembahasan Empat Raperda Strategis yang Mandek Sepanjang Tahun 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan percepatan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pada tahun anggaran 2025.
Regulasi Penting Daerah: DPRD PPU Matangkan Empat Raperda Inisiatif
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang telah masuk program legislasi daerah tahun 2025.
Pemkot dan DPRD Sepakat Raperda 2026, Pastikan Layanan Publik Tetap Aman
Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Fraksi Demokrat Tolak Beri Pandangan APBD 2026, Kritik Keterlambatan dan Minimnya Data
Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara tegas menolak memberikan pandangan terhadap Nota Keuangan Bupati PPU terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
- 1
- 2
- …
- 13
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.