BorneoFlash.com, BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang meminta pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah berlaku.
Sorotan tersebut disampaikan terhadap Raperda Kepemudaan dan Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri yang saat ini tengah dibahas bersama pemerintah daerah.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, Riski Rusdiansyah, menegaskan substansi Raperda Kepemudaan harus diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sinkronisasi menjadi hal penting agar perda yang nantinya disahkan dapat diterapkan secara efektif tanpa bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi.
“Materi yang dimuat dalam raperda perlu benar-benar disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan daerah sehingga tidak bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi dan dapat dijalankan secara optimal,” ujar Riski saat rapat paripurna DPRD Bontang, pada Jumat (29/5/2026).
Ia juga menilai pembahasan raperda harus melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) secara aktif. Keterlibatan OPD dinilai penting untuk memperkaya substansi regulasi sekaligus memastikan kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan di lapangan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar