DPRD Kota Bontang

Heri Keswanto Soroti OPD yang Sering Berganti saat Bahas Raperda, DPRD Bontang Minta Pemkot Konsisten

lihat foto
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto saat menyampaikan tanggapan dalam Rapat perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), pada Jumat (29/5/2026). Foto: BorneoFlash/IST
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto saat menyampaikan tanggapan dalam Rapat perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), pada Jumat (29/5/2026). Foto: BorneoFlash/IST

BorneoFlash.com, BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta Pemerintah Kota Bontang menjaga konsistensi penunjukan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam tim perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).

Permintaan itu disampaikan Heri dalam rapat kerja DPRD Bontang terkait Tanggapan dan Jawaban Fraksi-fraksi terhadap Pendapat Wali Kota, pada Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, pergantian personel OPD yang kerap terjadi pada setiap tahapan pembahasan membuat proses penyusunan regulasi menjadi kurang efektif dan memakan waktu lebih lama.

Heri mengungkapkan, DPRD sering kali harus mengulang materi pembahasan karena perwakilan OPD yang hadir berbeda dari pertemuan sebelumnya.

“Kami mohon izin kepada Ibu Wali Kota agar yang ditunjuk dalam tim perencanaan peraturan daerah tidak berubah-ubah. Karena ketika yang hadir berbeda dengan pembahasan sebelumnya, sering kali kami harus mengulang kembali materi yang sudah dibahas,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menilai konsistensi kehadiran perwakilan OPD sangat penting guna menjaga kesinambungan pembahasan sekaligus mempercepat penyelesaian raperda.

Selain itu, Heri juga menyoroti pelaksanaan kunjungan kerja yang dinilai belum maksimal karena tidak selalu diikuti oleh personel yang terlibat langsung dalam pembahasan regulasi.

lihat foto
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. Foto: BorneoFlash/IST
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. Foto: BorneoFlash/IST

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan hasil kunjungan kerja kurang efektif lantaran informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya berkaitan dengan substansi pembahasan yang sedang berjalan.

“Begitu juga saat kunjungan kerja ke luar daerah. Sebaiknya yang ikut adalah orang-orang yang memang terlibat dalam pembahasan. Kalau yang berangkat berbeda, pembahasannya menjadi tidak fokus,” tegasnya.

Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang agar koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan regulasi berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah. (*/Adv)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar