Kaltim Hapus Guru Honorer, Sekarang Menggunakan Skema Tenaga Pengganti

Etam–Benuanta 01 Juni 2026 Penulis: Nur Ainunnisa Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan kebijakan penghapusan tenaga honorer di sektor pendidikan telah lebih dulu dijalankan di daerah.

Penyesuaian tersebut dilakukan seiring kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendorong penataan status tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Di Kalimantan Timur, kebutuhan tenaga pengajar yang sebelumnya diisi melalui skema honorer kini dialihkan melalui mekanisme tenaga pengganti. Sistem tersebut diterapkan untuk menjawab kebutuhan sekolah terhadap tenaga pengajar, khususnya bagi mereka yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, Armin, mengatakan saat ini sekolah-sekolah di Kaltim tidak lagi menggunakan istilah guru honorer. Menurutnya, seluruh kebutuhan tenaga pendidik non-ASN telah diakomodasi melalui pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Di Kalimantan Timur saat ini tidak ada lagi istilah guru honorer. Kebutuhan tenaga pengajar yang belum berstatus ASN telah diakomodasi melalui skema tenaga pengganti yang dibiayai melalui BOSDA,” ujarnya, pada Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang secara bertahap menghapus status honorer, sekaligus menata tenaga pendidik melalui jalur yang lebih terstruktur seperti ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Armin menegaskan perubahan yang dilakukan bukan sebatas pergantian istilah, tetapi juga menyangkut mekanisme administrasi yang berbeda dibanding sistem honorer sebelumnya. Jika sebelumnya guru honorer diangkat melalui surat keputusan, maka pada skema baru hal tersebut tidak lagi diberlakukan.

“Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur. Pada sistem sebelumnya terdapat surat keputusan pengangkatan. Saat ini mekanismenya berbeda. Ketika ada kebutuhan tenaga pengajar, sekolah dapat mengusulkan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia,” jelasnya.