BorneoFlash.com, BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya implementasi dalam pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pemerintah daerah.
PKB menilai keberhasilan sebuah regulasi tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan aturan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardie, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam kebijakan daerah selama ini justru terletak pada pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, tidak sedikit regulasi yang hanya menjadi dokumen administratif tanpa hasil yang dirasakan masyarakat.
“Fokus kami bukan hanya pada perumusan aturan, tetapi memastikan kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik dan memberi hasil konkret bagi masyarakat,” ujar Bonnie dalam rapat pandangan fraksi, pada Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, enam raperda yang saat ini dibahas memang menyentuh sektor strategis dan berpotensi memberi manfaat besar. Namun, tanpa perencanaan implementasi yang matang, tujuan kebijakan dinilai sulit tercapai secara maksimal.
PKB juga mengingatkan agar setiap regulasi yang disusun tidak menimbulkan ketimpangan baru maupun membuka ruang kepentingan tertentu. Menurut Bonnie, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama sejak tahap perencanaan kebijakan.
“Kebijakan publik harus dirancang agar tepat sasaran dan tidak membuka ruang bagi kepentingan tertentu. Prinsip keadilan harus dijaga sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Selain implementasi, Fraksi PKB turut menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan regulasi. Bonnie menilai lemahnya kontrol sering menjadi penyebab kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan awal.
“Pengawasan yang konsisten dan keterbukaan informasi perlu diperkuat supaya pelaksanaan regulasi tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan raperda. Menurutnya, keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar kebijakan tidak sekadar menjadi produk administratif semata.
“Kalau semua pihak terlibat aktif, peluang keberhasilan kebijakan tentu jauh lebih besar dan risiko masalah ke depan bisa ditekan,” pungkasnya.
Fraksi PKB menyatakan tetap mendukung kelanjutan pembahasan enam raperda tersebut, dengan catatan utama pada penguatan aspek implementasi, pengawasan, serta keberpihakan terhadap kepentingan publik. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar