Selain itu, OPD juga diminta lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Skala prioritas harus menjadi acuan. Dengan begitu anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” bebernya.
DPRD Kukar, lanjut Aini, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan agar kegiatan yang berjalan tetap sesuai dengan perencanaan serta fokus pada kepentingan publik.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara maksimal meski dilakukan secara bertahap.
“Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan program yang dijalankan memang menjadi kebutuhan utama daerah,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar