Sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan tertunda pada tahun anggaran 2025 akibat kebijakan efisiensi yang harus ditempuh pemerintah daerah. Kondisi fiskal yang semakin ketat memaksa Pemkab PPU lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.
Tag: Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Demi Tata Kelola yang Akuntabel, DPRD PPU Dorong Pembangunan Gedung Arsip Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah daerah (Pemda) segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung khusus arsip sebagai pusat penyimpanan dokumen pemerintahan.
DPRD PPU Desak Pemkab Segera Isi Jabatan Kosong demi Stabilitas Kinerja Birokrasi
Wakil Ketua II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU segera mengisi sejumlah jabatan kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD Desak Bupati PPU Segera Lakukan Mutasi Pejabat: “Terlalu Lama Ditunda”
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, mendesak Bupati PPU Mudyat Noor segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Empat Kursi Kepala OPD di PPU Masih Kosong, DPRD Desak Pemda Percepat Pengisian
Empat jabatan strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih belum terisi.
Pemkab Kukar Perketat Pengelolaan Anggaran Menjelang Akhir Tahun 2025
Hitungan mundur menuju akhir tahun 2025 tinggal beberapa pekan lagi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat pengelolaan administrasi keuangan agar seluruh program Tahun Anggaran 2025 dapat dirampungkan tepat waktu.
Audit Ungkap Puluhan Kendaraan Dinas Belum Dikembalikan, Pemkot Lakukan Penelusuran
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan langkah penertiban terhadap aset kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat maupun pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Wali Kota Tekan Percepatan Serapan Anggaran, Larang Perjalanan Dinas Hingga Target Tercapai
Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mempercepat serapan anggaran menjelang akhir tahun 2025.
DPRD Balikpapan Bahas Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Arahkan Kota Jadi Forest City
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tengah, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang digadang menjadi salah satu regulasi penting dalam mengatur arah pembangunan kota hingga dua dekade mendatang.
Komisi II Dorong Pengelolaan Videotron Diserahkan ke Perumda Manuntung Sukses, Peluang Baru Tambah PAD Balikpapan
Komisi II DPRD Kota Balikpapan menilai pengelolaan videotron di kota ini perlu ditata ulang, agar lebih efisien dan bernilai ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diusulkan yakni menyerahkan pengelolaannya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Perumda Manuntung Sukses.
- 1
- 2
- …
- 33
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.