Tak Semua Program Harus Berjalan Bersamaan, DPRD Kukar Minta OPD Tentukan Prioritas

BorneoFlash.com, KUKAR – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak memaksakan seluruh program berjalan bersamaan pada tahun 2026. 

Di tengah kondisi anggaran yang perlu dikelola secara cermat, penentuan skala prioritas dinilai menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, mengatakan setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang telah disusun. Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

“Tidak semua kegiatan harus dipaksakan berjalan dalam waktu yang bersamaan. Yang paling penting adalah memastikan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” jelasnya, pada Kamis (4/6/2026).

Aini menilai penyusunan program perlu dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan tidak membebani keuangan daerah.

Ia menegaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, bidang-bidang tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga sehingga tidak boleh terabaikan.

Selain itu, OPD juga diminta lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Skala prioritas harus menjadi acuan. Dengan begitu anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” bebernya. 

DPRD Kukar, lanjut Aini, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Pengawasan tersebut dilakukan agar kegiatan yang berjalan tetap sesuai dengan perencanaan serta fokus pada kepentingan publik.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara maksimal meski dilakukan secara bertahap.

“Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan program yang dijalankan memang menjadi kebutuhan utama daerah,” tutupnya. (*)