Tak hanya legalitas, DPRD turut menyoroti kondisi geografis lahan yang dinilai belum sepenuhnya layak digunakan.
Area tersebut disebut berada di kawasan lereng, sementara akses jalan menuju lokasi masih berkaitan dengan kawasan perumahan yang proses penyerahannya kepada pemerintah kota belum selesai.
Menurut Ronal, berbagai persoalan itu menunjukkan bahwa status hibah TPU hingga kini belum benar-benar bersih dan jelas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Ia juga mengaku kecewa karena sejumlah rekomendasi DPRD hasil hearing maupun peninjauan lapangan sebelumnya dinilai belum ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait.
“Kami menyayangkan karena sejak awal DPRD telah meminta adanya kepastian yang konkret. Jangan sampai waktu yang telah dihabiskan hanya berujung pada pembahasan tanpa realisasi yang nyata,” ujarnya.
DPRD pun meminta perusahaan tidak memandang persoalan TPU semata-mata sebagai urusan administratif.
Menurutnya, penyediaan lahan pemakaman merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
“Kami berharap terdapat itikad baik dan keseriusan dari perusahaan. Apabila memang berniat menghibahkan lahan, maka kepastian hukum, luas area, dan kelayakan lahan harus benar-benar jelas bagi masyarakat,” tegas Ronal.
Ia memastikan DPRD Samarinda akan terus mengawal persoalan tersebut hingga warga Loa Bakung memperoleh kepastian terkait keberadaan TPU yang layak dan dapat digunakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kepastian yang nyata,” pungkasnya.(*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar