BorneoFlash.com, BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menegaskan pihaknya tidak menolak rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga.
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan tidak mengabaikan pelaku ekonomi yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor wisata di kawasan tersebut.
Menurut Winardi, kekhawatiran mulai muncul setelah adanya informasi sejumlah pihak menawarkan diri untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan Kota Bontang itu.
“Saya hanya mengingatkan bahwa ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Komisi B pada prinsipnya tidak menolak kehadiran pihak ketiga, tetapi ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan,” ujarnya, pada Rabu (13/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, pengelolaan oleh pihak ketiga wajib melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang selama ini menjalankan aktivitas ekonomi di Pulau Beras Basah.
Ia menilai, jangan sampai pengelolaan baru justru menghadirkan sistem tertutup yang mengesampingkan jasa transportasi maupun pelaku usaha lokal yang sudah ada sebelumnya.
“Jangan sampai nanti pihak ketiga punya kendaraan sendiri dan tidak melibatkan masyarakat lokal. Itu bisa berbahaya bagi ekonomi masyarakat yang sudah berjalan,” katanya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar