Ia menilai perlu ada keberanian untuk menata ulang prioritas, terutama terhadap program-program yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau memang anggaran terbatas, berarti harus ada yang dikorbankan. Tinggal bagaimana pemerintah menentukan mana yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar publik dapat mengetahui arah kebijakan yang diambil pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung kegiatan strategis..
Menurutnya, momentum Porprov seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai cerminan keseriusan daerah dalam membangun sektor non-infrastruktur.
“Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan keberpihakan pada pembangunan yang lebih luas, bukan hanya fisik,” bebernya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran ke depan lebih terarah dan tidak lagi menimbulkan persoalan serupa setiap kali menghadapi agenda besar daerah.
“Ke depan, perencanaan harus lebih disiplin. Jangan sampai selalu ada cerita yang sama setiap tahun,” pungkas Andi. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar