BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah daerah yang dipimpinnya terbuka terhadap proses pengawasan oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang digelar Front Mahasiswa Anti Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (17/4).
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen menjalankan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan, termasuk kesiapan untuk memberikan klarifikasi kepada lembaga pengawas apabila dibutuhkan.
Menurutnya, transparansi menjadi landasan utama dalam tata kelola pemerintahan yang dijalankan saat ini.
“Pemerintah Kota Samarinda pada prinsipnya siap bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap proses pengawasan, baik oleh KPK maupun lembaga pengawas lainnya,” ujarnya, pada Kamis (23/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta KPK memeriksa jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda.
Aksi itu dipicu dugaan kejanggalan dalam anggaran pengadaan dan penyewaan mobil dinas wali kota, yang dinilai tidak wajar oleh massa aksi.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan telah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ia memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan, termasuk terkait aspek kontraktual dalam pengadaan tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar