BorneoFlash.com, OPINI - Di tengah tekanan ekonomi yang makin berat, penurunan daya beli, hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam rakyat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) justru menggelontorkan dana hingga Rp25 miliar guna merenovasi kompleks rumah jabatan (rujab) serta penataan ruang kerja pimpinan daerah.
Kontras dengan kemewahan fasilitas pimpinan, nasib warga miskin di Kaltim justru kian terjepit. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat harus dipangkas secara drastis karena alasan tekanan fiskal.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi mengungkapkan tahun ini target awalnya 500 unit, namun yang bisa direalisasikan hanya tersisa 11 unit. Selain itu, alokasi untuk penanganan kawasan kumuh juga terpaksa ditiadakan sepenuhnya tahun ini.
Kesenjangan alokasi ini kini memicu perdebatan luas di masyarakat. Publik mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih memprioritaskan penyegaran fasilitas pemerintahan ketimbang membantu ribuan warga yang masih menanti hunian layak di kawasan kumuh (Prokal, 10/04/2026).
Kesenjangan Alokasi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri sudah sangat berdampak pada rakyat seperti penurunan kualitas layanan publik. Namun pejabat justru memilih untuk menyuntikkan dana fantastis untuk renovasi rumah pejabat.
Sementara itu, sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar justru mengalami pemangkasan anggaran yang besar bahkan ditiadakan.
Padahal, sektor-sektor ini tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor ini tentu akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan manusia, kesehatan, dan pendidikan.
Tidak tanggung-tanggung, nominal anggaran renovasi rumah pejabat yang cukup fantastis di tengah masalah ekonomi rakyat yang kian pelik. Semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah tidak efektif mengerem kemewahan para pejabat. Artinya efisiensi ternyata tidak berlaku bagi pejabat.
Akibatnya, semakin memperlebar jurang kesenjangan di antara pejabat dan rakyat. Padahal untuk alasan apapun, pejabat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan mereka.
Alih-alih para pejabat ini tampil sebagai pelayan rakyat, mereka justru ingin senantiasa dilayani. Mereka merasa pantas mendapatkan pelayanan dan fasilitas terbaik tanpa merasa perlu berempati dengan kesulitan yang dialami rakyat.
Hanya mencukupkan pada subsidi biaya administrasi perumahan, bantuan perumahan swadaya atau bantuan lainnya dengan biaya yang minim, tanpa menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan publik bagi setiap individu rakyat. Begitulah cerminan dari pemimpin populis dalam sistem kapitalisme saat ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar