Menurutnya, pembiayaan tersebut tidak hanya menjadi beban negara melalui anggaran penyelenggara pemilu, tetapi juga berdampak besar pada para kandidat yang ikut berkontestasi.
“Penyelenggaraan pilkada secara langsung memerlukan anggaran yang sangat besar, khususnya untuk kebutuhan KPU dan Bawaslu, di luar biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon,” ungkapnya.
Ia menilai, tingginya beban pembiayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kembali menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, aspek efisiensi anggaran menjadi hal yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam perumusan kebijakan ke depan.
Seno Aji juga menyampaikan bahwa gagasan yang dilontarkan oleh Presiden bersama sejumlah tokoh dan pimpinan partai politik layak untuk dikaji secara mendalam.
Ia menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan tidak berdampak negatif terhadap sistem demokrasi.
“Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dikaji secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga tetap menjaga kualitas demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat merumuskan sistem pemilihan kepala daerah yang mampu menekan beban pembiayaan negara, sekaligus memastikan peran penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat secara luas.
