Pemprov Kaltim

Rudy Mas'ud Bentuk Tim Khusus, Pemprov Kaltim Telusuri HGU Atasi Konflik Agraria

lihat foto
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, saat menemui massa aksi "Ketuk Pintu Gubernur" di Samarinda, pada Selasa (19/5/2026). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, saat menemui massa aksi "Ketuk Pintu Gubernur" di Samarinda, pada Selasa (19/5/2026). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar di daerah. 

Keseriusan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, saat menerima aspirasi warga dalam aksi “Ketuk Pintu Gubernur” di Samarinda, pada Selasa (19/5/2026).

Dalam audiensi itu, Rudy menyatakan pemerintah daerah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan penelusuran serta evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. 

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penyelesaian konflik lahan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap persoalan agraria yang disampaikan masyarakat, termasuk melakukan evaluasi terhadap HGU perusahaan yang ada,” ujar Rudy.

Ia menegaskan, pembentukan tim khusus tersebut akan melibatkan berbagai pihak terkait agar penanganan konflik lahan dapat berjalan objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemprov Kaltim juga tidak ingin persoalan yang dialami warga terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.

“Kami akan membentuk tim khusus yang bertugas mempelajari dan mengkaji seluruh laporan masyarakat secara serius agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.

lihat foto
Gubernur Kaltim, Rudy Mas
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, saat menemui massa aksi

Selain itu, Rudy memastikan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan ATR/BPN Perwakilan Kalimantan Timur untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang dinilai bijak dan adil bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

Menurutnya, data dan informasi dari masyarakat akan menjadi bahan utama dalam proses kajian pemerintah sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah di Kaltim.

“Kami meminta masyarakat menyerahkan data-data pendukung kepada pemerintah daerah agar dapat dipelajari secara mendalam dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret,” tutupnya. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar