Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus lebih realistis dan menyesuaikan kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Tag: Pemerintah Pusat
Isu Pilkada DPRD Mencuat, Seno Aji: Kebijakan Ada di Tangan Pemerintah Pusat
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, merespons menguatnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini tengah menjadi perbincangan di tingkat nasional.
Pemkot Kejar Pemerataan Pembangunan Koperasi Merah Putih di 34 Kelurahan
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memacu kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih, program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Bahas Koperasi Merah Putih, Kemendagri–Pemkot Balikpapan Perkuat Kolaborasi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Kementan Luruskan Isu Harga Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meluruskan informasi viral yang menyebut bantuan beras untuk korban banjir dan longsor di Sumatera senilai Rp60 ribu per kilogram.
Dukung Operasional Penuh BIN 2026, DPRD PPU Optimistis Dorong Ekonomi dan UMKM Tumbuh Pesat
Pemerintah pusat berencana mentransformasi status Bandara Internasional Nusantara (BIN) menjadi operasional komersial penuh pada tahun 2026.
Wagub Minta Pemerintah Pusat Serius Hentikan Deforestasi di Kaltim
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa kondisi deforestasi di Kaltim kini berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis besar jika tidak segera ditangani.
Pemkab Kukar Perketat Kontrak Proyek Jelang Akhir Tahun, Antisipasi Keterlambatan Transfer Pusat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat pengendalian pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pemprov Kaltim Perkuat Persiapan Hadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mematangkan langkah antisipasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
- 1
- 2
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.