Kebijakan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam (THM) dan sejumlah kafe selama bulan Ramadan di Kota Samarinda memicu beragam tanggapan di masyarakat, khususnya di media sosial.
Tag: Kebijakan
Aturan Baru Pupuk Subsidi Bantu Industri dan Petani
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan aturan turunan dari Perpres No. 113 Tahun 2025, revisi Perpres No. 6 Tahun 2025, untuk mengatur tata kelola pupuk bersubsidi.
Isu Pilkada DPRD Mencuat, Seno Aji: Kebijakan Ada di Tangan Pemerintah Pusat
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, merespons menguatnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini tengah menjadi perbincangan di tingkat nasional.
Imbauan Larangan Pengaruhi Minat Beli, Penjualan Kembang Api di Samarinda Menurun
Menjelang pergantian tahun, geliat penjualan kembang api di Kota Samarinda belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini dirasakan oleh sejumlah pedagang musiman yang menggantungkan pendapatan pada momen akhir tahun, salah satunya Syamsudin.
Di Tengah Fiskal Ketat, Bupati Kukar Pastikan Layanan Warga Tak Terganggu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tetap menjaga stabilitas layanan publik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD PPU Harus Seleksi Ketat Hasil Reses dan Aspirasi Rakyat
Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026 berdampak langsung pada ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
PGRI Samarinda Sambut Baik Wacana Pencairan TPG Bulanan Mulai 2026
Kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengubah mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi pembayaran bulanan pada tahun depan mendapat apresiasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Samarinda.
DPRD Kukar Tolak Pemangkasan Kuota Haji 2026, Ahmad Yani: Kebijakan Ini Merugikan Masyarakat
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan penolakan terhadap pemangkasan kuota haji tahun 2026.
Menkeu Purbaya Membuka Peluang Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menjadikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen sebagai kebijakan permanen.
- 1
- 2
- …
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.