BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah serius untuk memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya menyusul kekhawatiran akan potensi kelangkaan seperti yang sempat terjadi di Balikpapan.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan atau hambatan pasokan yang bisa berdampak langsung pada masyarakat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti pentingnya sistem pemantauan yang lebih ketat di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Salah satu upaya yang diusulkan adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di semua titik SPBU yang beroperasi di Samarinda.
Langkah ini diambil setelah muncul keluhan masyarakat mengenai antrean panjang yang mengindikasikan potensi ketidakseimbangan distribusi.
“Pencegahan lebih penting daripada penanganan setelah terjadi. Kami ingin memastikan distribusi BBM benar-benar tepat sasaran,”kata Andi Harun.
Meski laporan dari Pertamina menyebutkan bahwa stok BBM di 30 SPBU di Samarinda dalam kondisi aman, keterlambatan pengiriman di beberapa titik sempat terjadi.
Namun, masalah tersebut lebih disebabkan oleh kendala internal pengelola SPBU, terutama dalam hal permodalan, bukan gangguan distribusi dari pemasok.
Tak hanya stok, perhatian juga diarahkan pada penyalahgunaan sistem oleh oknum pengguna.
Pemkot mengungkap adanya modus pengisian berulang dengan kendaraan yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya, meski sistem barcode telah diberlakukan. Celah ini memungkinkan praktik pengetapan BBM masih terjadi di lapangan. “Data kendaraan sudah kami kantongi, termasuk SPBU mana saja yang rawan. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan secara teknis,"jelasnya. Saat ini, baru dua SPBU milik anak perusahaan Pertamina yang dilengkapi CCTV dan sistem pemantauan yang dapat diakses publik. Sebanyak 28 SPBU lainnya belum memiliki fasilitas serupa. Pemkot tengah mengkaji kemungkinan untuk membantu pengadaan alat tersebut, bergantung pada tingkat biaya yang diperlukan. Sebagai bagian dari solusi jangka menengah, Andi Harun juga mempertimbangkan pembangunan SPBU khusus untuk kendaraan operasional pemerintah. Gagasan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban antrean di SPBU umum serta menjamin kelancaran operasional instansi pemerintah. “Kendaraan dinas tidak harus ikut antre dengan masyarakat umum. Jika kita punya SPBU sendiri, distribusinya bisa lebih efisien,”pungkasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di Samarinda serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. (*)
Pemkot mengungkap adanya modus pengisian berulang dengan kendaraan yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya, meski sistem barcode telah diberlakukan. Celah ini memungkinkan praktik pengetapan BBM masih terjadi di lapangan. “Data kendaraan sudah kami kantongi, termasuk SPBU mana saja yang rawan. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan secara teknis,"jelasnya. Saat ini, baru dua SPBU milik anak perusahaan Pertamina yang dilengkapi CCTV dan sistem pemantauan yang dapat diakses publik. Sebanyak 28 SPBU lainnya belum memiliki fasilitas serupa. Pemkot tengah mengkaji kemungkinan untuk membantu pengadaan alat tersebut, bergantung pada tingkat biaya yang diperlukan. Sebagai bagian dari solusi jangka menengah, Andi Harun juga mempertimbangkan pembangunan SPBU khusus untuk kendaraan operasional pemerintah. Gagasan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban antrean di SPBU umum serta menjamin kelancaran operasional instansi pemerintah. “Kendaraan dinas tidak harus ikut antre dengan masyarakat umum. Jika kita punya SPBU sendiri, distribusinya bisa lebih efisien,”pungkasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di Samarinda serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar