Koalisi Pers Kalimantan Timur pun mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari jaminan perlindungan jurnalis, pengusutan pelaku intimidasi, penghentian penghalangan kerja jurnalistik, hingga pemulihan hak korban.
Rangkaian peristiwa ini menandai tingginya tensi politik dan sosial di Kalimantan Timur. Di satu sisi, DPRD mulai membuka ruang pembahasan aspirasi publik, namun di sisi lain, penanganan aksi dan perlindungan terhadap jurnalis menjadi sorotan serius yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di daerah.
Rudy Mas’ud Janjikan Evaluasi Kebijakan
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyampaikan respons terbuka sekaligus apresiasi kepada ribuan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa (21/4/2026) malam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi tetap kondusif hingga penyampaian aspirasi berakhir,” ujar Rudy, Rabu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi tersebut diikuti sekitar 4.000 massa yang memadati Jalan Gajah Mada hingga kawasan Teras Samarinda sepanjang hampir satu kilometer. Pengamanan dilakukan oleh lebih dari 1.700 personel gabungan.
Rudy menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia berharap seluruh elemen, khususnya generasi muda, terus aktif memberikan masukan konstruktif.
“Masukan dari masyarakat adalah bahan evaluasi terbaik bagi kami untuk mempercepat perbaikan kinerja pemerintah daerah. Masa depan Kalimantan Timur juga berada di tangan generasi muda yang peduli,” ungkapnya. (BorneoFlash.com/NurAinunnisa, ANTARA)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar