BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda pada Selasa (21/4/2026) berujung pada tiga dinamika besar sekaligus: respons legislatif atas tuntutan hak angket, kericuhan di depan Kantor Gubernur, serta kecaman keras atas dugaan intimidasi terhadap jurnalis.
Dari sisi legislatif, DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, khususnya terkait usulan penggunaan hak angket. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa unsur pimpinan dan ketua fraksi telah mencapai kesepahaman awal.
“Kami sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Selanjutnya akan dibahas melalui rapat pimpinan bersama seluruh unsur fraksi untuk menentukan langkah resmi,” ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme kelembagaan tetap menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, sinyal dukungan terhadap hak angket disebut cukup kuat, dengan tujuh fraksi yang secara umum berada dalam posisi sejalan.
Sementara itu, situasi di depan Kantor Gubernur Kaltim berubah memanas. Aparat dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan membubarkan massa setelah aksi berujung ricuh menjelang Maghrib.
Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, mengatakan pembubaran dilakukan setelah peserta aksi melakukan tindakan anarkis seperti pelemparan batu, botol, hingga pembakaran ban.
“Kami sudah mengingatkan agar aksi tetap damai. Namun karena terjadi pelanggaran, petugas terpaksa melakukan penguraian secara tegas,” katanya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar