BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda pada Selasa (21/4/2026) berujung pada tiga dinamika besar sekaligus: respons legislatif atas tuntutan hak angket, kericuhan di depan Kantor Gubernur, serta kecaman keras atas dugaan intimidasi terhadap jurnalis.
Dari sisi legislatif, DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, khususnya terkait usulan penggunaan hak angket. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa unsur pimpinan dan ketua fraksi telah mencapai kesepahaman awal.
“Kami sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Selanjutnya akan dibahas melalui rapat pimpinan bersama seluruh unsur fraksi untuk menentukan langkah resmi,” ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme kelembagaan tetap menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, sinyal dukungan terhadap hak angket disebut cukup kuat, dengan tujuh fraksi yang secara umum berada dalam posisi sejalan.
Sementara itu, situasi di depan Kantor Gubernur Kaltim berubah memanas. Aparat dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan membubarkan massa setelah aksi berujung ricuh menjelang Maghrib.
Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, mengatakan pembubaran dilakukan setelah peserta aksi melakukan tindakan anarkis seperti pelemparan batu, botol, hingga pembakaran ban.
“Kami sudah mengingatkan agar aksi tetap damai. Namun karena terjadi pelanggaran, petugas terpaksa melakukan penguraian secara tegas,” katanya.
Sebanyak sekitar 1.700 personel gabungan diterjunkan, termasuk penggunaan water cannon untuk membubarkan massa. Kericuhan dipicu kekecewaan demonstran karena Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji tidak menemui massa aksi.
Aksi yang digelar aliansi mahasiswa ini menuntut evaluasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk sorotan terhadap anggaran renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar yang dinilai tidak berpihak pada kondisi masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, insiden dugaan intimidasi terhadap jurnalis memicu reaksi keras dari berbagai organisasi pers. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers.
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menegaskan bahwa intimidasi terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman informasi publik.
“Ketika jurnalis dihalangi, yang dirugikan adalah masyarakat luas. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Insiden terjadi di dua lokasi dengan sedikitnya empat jurnalis menjadi korban. Seorang jurnalis perempuan dilaporkan mengalami intimidasi fisik, perampasan ponsel, serta penghapusan data liputan. Sementara tiga jurnalis lainnya dihalangi saat meliput di area publik.
Kecaman serupa disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Pers dan berpotensi pidana.
Koalisi Pers Kalimantan Timur pun mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari jaminan perlindungan jurnalis, pengusutan pelaku intimidasi, penghentian penghalangan kerja jurnalistik, hingga pemulihan hak korban.
Rangkaian peristiwa ini menandai tingginya tensi politik dan sosial di Kalimantan Timur. Di satu sisi, DPRD mulai membuka ruang pembahasan aspirasi publik, namun di sisi lain, penanganan aksi dan perlindungan terhadap jurnalis menjadi sorotan serius yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di daerah.
Rudy Mas’ud Janjikan Evaluasi Kebijakan
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyampaikan respons terbuka sekaligus apresiasi kepada ribuan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa (21/4/2026) malam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi tetap kondusif hingga penyampaian aspirasi berakhir,” ujar Rudy, Rabu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi tersebut diikuti sekitar 4.000 massa yang memadati Jalan Gajah Mada hingga kawasan Teras Samarinda sepanjang hampir satu kilometer. Pengamanan dilakukan oleh lebih dari 1.700 personel gabungan.
Rudy menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia berharap seluruh elemen, khususnya generasi muda, terus aktif memberikan masukan konstruktif.
“Masukan dari masyarakat adalah bahan evaluasi terbaik bagi kami untuk mempercepat perbaikan kinerja pemerintah daerah. Masa depan Kalimantan Timur juga berada di tangan generasi muda yang peduli,” ungkapnya. (BorneoFlash.com/NurAinunnisa, ANTARA)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar