BorneoFlash.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi terkait keputusannya yang tidak menemui langsung massa aksi 214 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (21/4/2026).
Penjelasan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore (23/4/2026).
Dalam keterangannya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejak awal tidak menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat.
Namun, ia menginginkan dialog dilakukan dalam situasi yang lebih tertib dan terkendali agar pembahasan dapat berlangsung secara maksimal.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka kesempatan untuk berdiskusi, tetapi tidak dalam kondisi kerumunan yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan serta kendala protokoler.
“Pemerintah provinsi pada prinsipnya terbuka untuk berdialog. Namun, pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan di tengah kerumunan massa, dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta ketentuan protokoler,” ujarnya.
Rudy menilai, suasana yang kondusif menjadi faktor penting agar dialog menghasilkan solusi yang konkret. Menurutnya, penyampaian aspirasi akan lebih efektif jika dilakukan dalam forum yang memungkinkan pertukaran data dan argumentasi secara menyeluruh.
Ia juga menyebut bahwa fasilitas untuk berdialog telah disediakan, bahkan terbuka sepanjang waktu, baik di kantor gubernur maupun rumah jabatan.
“Kami telah menyediakan ruang dialog secara terbuka selama 1x24 jam, baik di kantor gubernur maupun rumah jabatan, karena pembahasan dalam suasana tenang dinilai lebih efektif dan menghasilkan solusi yang konstruktif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa tawaran audiensi sebenarnya telah diajukan kepada perwakilan massa. Namun, keinginan demonstran untuk berdialog langsung di lokasi aksi membuat kesepakatan tidak tercapai, terlebih waktu saat itu sudah menjelang petang.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar