BorneoFlash.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi terkait keputusannya yang tidak menemui langsung massa aksi 214 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (21/4/2026).
Penjelasan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore (23/4/2026).
Dalam keterangannya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejak awal tidak menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat.
Namun, ia menginginkan dialog dilakukan dalam situasi yang lebih tertib dan terkendali agar pembahasan dapat berlangsung secara maksimal.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka kesempatan untuk berdiskusi, tetapi tidak dalam kondisi kerumunan yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan serta kendala protokoler.
“Pemerintah provinsi pada prinsipnya terbuka untuk berdialog. Namun, pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan di tengah kerumunan massa, dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta ketentuan protokoler,” ujarnya.
Rudy menilai, suasana yang kondusif menjadi faktor penting agar dialog menghasilkan solusi yang konkret. Menurutnya, penyampaian aspirasi akan lebih efektif jika dilakukan dalam forum yang memungkinkan pertukaran data dan argumentasi secara menyeluruh.
Ia juga menyebut bahwa fasilitas untuk berdialog telah disediakan, bahkan terbuka sepanjang waktu, baik di kantor gubernur maupun rumah jabatan.
“Kami telah menyediakan ruang dialog secara terbuka selama 1x24 jam, baik di kantor gubernur maupun rumah jabatan, karena pembahasan dalam suasana tenang dinilai lebih efektif dan menghasilkan solusi yang konstruktif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa tawaran audiensi sebenarnya telah diajukan kepada perwakilan massa. Namun, keinginan demonstran untuk berdialog langsung di lokasi aksi membuat kesepakatan tidak tercapai, terlebih waktu saat itu sudah menjelang petang.
“Pemerintah telah menawarkan pertemuan dengan perwakilan, namun belum disepakati karena keinginan dialog dilakukan di tengah massa, sementara waktu sudah mendekati pukul 17.45 WITA,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang menurutnya mulai tidak kondusif setelah massa membubarkan diri. Rudy mengaku menyaksikan adanya aksi pelemparan benda ke arah aparat keamanan.
“Setelah massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WITA, terjadi pelemparan botol, plastik, dan batu ke arah aparat. Kondisi tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi memperkeruh situasi,” ungkapnya.
Situasi tersebut, menurutnya, semakin menguatkan keputusan untuk tidak melakukan dialog di tengah kerumunan. Ia menilai kondisi yang memanas justru akan menghambat penyampaian aspirasi secara substansial.
“Apabila dialog dilakukan dalam situasi yang tidak kondusif, maka dikhawatirkan tidak akan menghasilkan solusi yang optimal karena kondisi di lapangan tidak mendukung,” tegasnya.
Selain itu, Rudy menekankan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan masyarakat harus dikaji secara komprehensif dan berbasis data. Ia menilai keputusan tidak dapat diambil secara spontan tanpa dasar yang jelas.
“Setiap aspirasi yang disampaikan harus dianalisis berdasarkan data yang lengkap. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa kajian yang memadai,” jelasnya.
Meski tidak bertatap muka secara langsung di lokasi aksi, Rudy memastikan bahwa seluruh aspirasi tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia juga mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk berperan aktif dalam mengawal pembangunan.
“Pemerintah tetap mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan dan berharap masyarakat dapat berperan sebagai mitra dalam pembangunan daerah,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Kondusivitas daerah harus dijaga bersama melalui sinergi seluruh elemen masyarakat demi mendukung pembangunan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar