“Data itu hanya angka. Kita harus lihat apakah masih sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan waktu, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Yang penting pelayanan tidak boleh berhenti. Itu yang kita jaga,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi, Pemkab Kukar akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses validasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data yang benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pembiayaan iuran BPJS Kesehatan di daerah.
“Kita ingin kebijakan yang diambil nanti benar-benar tepat, bukan sekadar berdasarkan data mentah,” pungkas Sunggono. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar