BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menyikapi pelimpahan data penerima iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah provinsi.
Data yang diterima secara mendadak membuat pemerintah daerah harus segera melakukan verifikasi ulang agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa data tersebut belum bisa langsung dijadikan dasar tanpa pengecekan di lapangan.
“Data ini harus kita pilah-pilah dan pastikan kembali sesuai kondisi sebenarnya,” sebut Sunggono, pada Senin (20/4/2026).
Menurutnya, dinamika data kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam proses verifikasi.
Perubahan status seperti perpindahan domisili hingga kemungkinan adanya warga yang sudah meninggal dunia harus menjadi perhatian.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar