lihat foto
BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun strategi baru dalam pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat menyusul adanya penyesuaian kebijakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk menyesuaikan kondisi tersebut, terutama dari sisi kemampuan anggaran.
“Perubahan ini tentu berdampak pada perencanaan keuangan daerah. Kami harus memastikan program jaminan kesehatan tetap berjalan tanpa mengganggu prioritas pembangunan lainnya,” terang Sunggono, pada Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran, sekaligus memetakan langkah strategis agar pembiayaan tetap berkelanjutan.
“Yang kami lakukan sekarang adalah menyesuaikan skema pembiayaan dengan kondisi fiskal yang ada, supaya tetap seimbang dan tidak membebani APBD secara berlebihan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga menilai pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pembiayaan layanan kesehatan, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta. Dukungan dari sektor lain tentu akan sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.
Selain aspek pembiayaan, validasi data kepesertaan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Data harus benar-benar akurat. Dari situ kita bisa menentukan siapa yang memang layak diprioritaskan untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” tegasnya.
Pemkab Kukar berharap langkah yang disusun dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Intinya, kami ingin masyarakat tetap terlindungi, tetapi di sisi lain kondisi fiskal daerah juga tetap sehat,” pungkas Sunggono. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar