BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menyikapi pelimpahan data penerima iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah provinsi.
Data yang diterima secara mendadak membuat pemerintah daerah harus segera melakukan verifikasi ulang agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa data tersebut belum bisa langsung dijadikan dasar tanpa pengecekan di lapangan.
“Data ini harus kita pilah-pilah dan pastikan kembali sesuai kondisi sebenarnya,” sebut Sunggono, pada Senin (20/4/2026).
Menurutnya, dinamika data kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam proses verifikasi.
Perubahan status seperti perpindahan domisili hingga kemungkinan adanya warga yang sudah meninggal dunia harus menjadi perhatian.
“Data itu hanya angka. Kita harus lihat apakah masih sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan waktu, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Yang penting pelayanan tidak boleh berhenti. Itu yang kita jaga,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi, Pemkab Kukar akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses validasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data yang benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pembiayaan iuran BPJS Kesehatan di daerah.
“Kita ingin kebijakan yang diambil nanti benar-benar tepat, bukan sekadar berdasarkan data mentah,” pungkas Sunggono. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar