Berita Kaltim Terkini

Apel Kesiapan Digelar, Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Samarinda Libatkan 2.556 Personel

lihat foto
Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, serta sejumlah instansi Gelar Apel Kesiapan rencana unjuk rasa pada 21 April 2026. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, serta sejumlah instansi Gelar Apel Kesiapan rencana unjuk rasa pada 21 April 2026. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Menjelang rencana unjuk rasa pada 21 April 2026, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, serta sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapan untuk memastikan pengamanan berjalan optimal. 

Fokus penjagaan diarahkan pada dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kantor Gubernur Kaltim.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan tersebut merupakan tahap akhir dalam rangka memastikan seluruh elemen pengamanan telah siap, baik dari sisi personel, perlengkapan, maupun strategi di lapangan.

“Apel ini merupakan tahap final dalam memastikan kesiapan secara menyeluruh, mencakup kekuatan personel, sarana pendukung, serta teknis pengamanan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Dalam skema pengamanan, total 2.556 personel diterjunkan. Jumlah tersebut terdiri dari 1.922 anggota Polri, 70 personel TNI, serta 564 personel dari berbagai unsur pendukung seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan tenaga kesehatan.

Menurut Endar, penempatan personel dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi kerawanan di masing-masing lokasi. Selain titik utama aksi, pengamanan juga mencakup sejumlah objek vital guna mengantisipasi kemungkinan gangguan.

lihat foto
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, memimpin Apel Kesiapan rencana unjuk rasa pada 21 April 2026. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, memimpin Apel Kesiapan rencana unjuk rasa pada 21 April 2026. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

“Distribusi personel disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta potensi risiko yang ada. Pada prinsipnya, pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam pengamanan tetap mengedepankan sikap humanis, dengan prioritas pada langkah preemtif dan preventif. Tindakan represif hanya akan menjadi pilihan terakhir apabila situasi tidak terkendali.

“Pendekatan yang digunakan bukan untuk berhadapan dengan masyarakat, melainkan memberikan pelayanan. Selama aksi berlangsung tertib, tidak akan ada tindakan represif,” tuturnya.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar