BorneoFlash.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, akhirnya memberikan tanggapan atas tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK), terutama terkait dorongan penggunaan hak angket oleh DPRD Kaltim.
Dalam pertemuan bersama perwakilan demonstran, Rudy menyatakan tidak keberatan apabila DPRD menjalankan hak konstitusional tersebut.
Diketahui, wacana hak angket di DPRD Kaltim sebelumnya sempat tertahan karena belum seluruh fraksi menyatakan dukungan. Salah satu fraksi yang belum berada dalam barisan persetujuan yakni Fraksi Golkar.
Hak angket sendiri diarahkan untuk menelaah sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang menuai sorotan, mulai dari anggaran mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Kamis (21/5/2026), dimanfaatkan massa aksi untuk menyampaikan berbagai tuntutan secara langsung kepada kepala daerah.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menegaskan dirinya tidak menghalangi proses hak angket selama dijalankan sesuai ketentuan.
“Saya tidak mempermasalahkan apabila DPRD ingin menggunakan hak angket. Silakan mekanisme itu dijalankan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif,” ujar Rudy.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar