BorneoFlash.com, SAMARINDA - Menjelang rencana unjuk rasa pada 21 April 2026, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, serta sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapan untuk memastikan pengamanan berjalan optimal.
Fokus penjagaan diarahkan pada dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan tersebut merupakan tahap akhir dalam rangka memastikan seluruh elemen pengamanan telah siap, baik dari sisi personel, perlengkapan, maupun strategi di lapangan.
“Apel ini merupakan tahap final dalam memastikan kesiapan secara menyeluruh, mencakup kekuatan personel, sarana pendukung, serta teknis pengamanan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Dalam skema pengamanan, total 2.556 personel diterjunkan. Jumlah tersebut terdiri dari 1.922 anggota Polri, 70 personel TNI, serta 564 personel dari berbagai unsur pendukung seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan tenaga kesehatan.
Menurut Endar, penempatan personel dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi kerawanan di masing-masing lokasi. Selain titik utama aksi, pengamanan juga mencakup sejumlah objek vital guna mengantisipasi kemungkinan gangguan.
“Distribusi personel disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta potensi risiko yang ada. Pada prinsipnya, pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam pengamanan tetap mengedepankan sikap humanis, dengan prioritas pada langkah preemtif dan preventif. Tindakan represif hanya akan menjadi pilihan terakhir apabila situasi tidak terkendali.
“Pendekatan yang digunakan bukan untuk berhadapan dengan masyarakat, melainkan memberikan pelayanan. Selama aksi berlangsung tertib, tidak akan ada tindakan represif,” tuturnya.
Terkait pemasangan kawat berduri di sekitar Kantor Gubernur, ia meminta masyarakat tidak menafsirkan langkah tersebut secara keliru. Menurutnya, hal itu murni sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.
“Pemasangan tersebut merupakan langkah antisipatif. Bagi pihak yang tidak memiliki niat mengganggu, hal ini tentu tidak akan menjadi persoalan,” jelasnya.
Endar juga mengimbau para peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi.
“Kami mengharapkan seluruh pihak dapat bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi. Apabila ditemukan indikasi gangguan, segera dilaporkan kepada petugas,” ujarnya.
Ia turut menyinggung penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa yang bersifat situasional dan mengikuti prosedur bertahap sesuai eskalasi di lapangan.
“Penggunaan gas air mata memiliki tahapan tertentu dan tidak digunakan secara langsung, melainkan hanya dalam kondisi yang memang memerlukan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono memastikan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan yang dipimpin oleh kepolisian. Sebanyak 70 personel disiagakan untuk membantu sesuai kebutuhan.
“TNI siap memberikan dukungan kepada Polri dalam pelaksanaan pengamanan. Seluruh prajurit telah dipersiapkan secara profesional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.
Ia menambahkan, jajaran TNI mulai dari Korem, Kodim hingga satuan tempur berada dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
“Apabila dibutuhkan, kami siap bergerak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengamanan di wilayah Samarinda,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar