“Dari ratusan usulan yang masuk, seluruhnya telah melalui proses seleksi berlapis hingga tersaring menjadi usulan yang benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Proses berikutnya dilakukan bersama pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek prioritas, manfaat, serta kesiapan pelaksanaan. Hasilnya, jumlah usulan kembali dipersempit hingga tersisa 160 poin yang ditetapkan sebagai prioritas utama.
Darlis menegaskan bahwa 160 usulan tersebut merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan pembahasan yang komprehensif dan seharusnya sudah memasuki tahap pengesahan dalam rapat paripurna.
“Sebanyak 160 usulan tersebut merupakan hasil final dari seluruh rangkaian pembahasan dan seharusnya telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai bentuk keputusan resmi,” tegasnya.
Namun demikian, hingga masa kerja Pansus berakhir, dokumen tersebut belum juga disahkan. Situasi ini dinilai tidak lazim dan memunculkan pertanyaan terkait jalannya mekanisme di internal legislatif.
“Secara prosedural, dokumen tersebut semestinya telah disahkan dalam rapat paripurna sebelumnya. Masa kerja Pansus pun telah berakhir, namun hasilnya belum ditetapkan. Hal ini perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar penundaan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Transparansi dinilai penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif dalam mengawal aspirasi publik.
Apabila kondisi ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD, sekaligus memunculkan persepsi negatif terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif.
