BorneoFlash.com, SAMARINDA — Wacana terkait kemungkinan pergantian pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai ramai diperbincangkan publik.
Isu ini berkembang di tengah sorotan sejumlah kelompok masyarakat terhadap dugaan praktik nepotisme dalam lingkup pemerintahan daerah.
Perbincangan mengenai hal tersebut menguat setelah muncul aksi unjuk rasa yang membawa tuntutan pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Salah satu yang menjadi perhatian adalah relasi kekeluargaan antara Ketua DPRD Kaltim saat ini dengan Gubernur Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Sebagian pihak menilai pergantian pimpinan DPRD dapat menjadi langkah untuk meredam persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi yang diterima oleh pihaknya, baik di tingkat fraksi maupun partai. Ia bahkan menyebut kabar tersebut lebih dahulu beredar di kalangan media.
“Sampai saat ini saya belum memperoleh informasi resmi terkait isu tersebut, bahkan saya justru mengetahui kabar itu dari rekan-rekan media, bukan dari internal partai,” ujarnya saat dikonfirmasi, pada Kamis (30/4/2026).
Ia juga memastikan bahwa belum ada pembahasan khusus di internal Fraksi Golkar mengenai tuntutan yang berkembang di masyarakat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian kami, namun hingga kini belum ada pembahasan khusus yang dilakukan di tingkat fraksi maupun partai,” jelasnya.
Meski demikian, Salehuddin menegaskan bahwa seluruh masukan tetap akan menjadi pertimbangan bagi partai dalam menentukan langkah ke depan.
“Pada prinsipnya, seluruh dinamika yang berkembang akan kami catat sebagai bahan evaluasi, namun setiap keputusan tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di internal partai,” tegasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar