Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota untuk melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mencari mekanisme pengadaan yang tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dari hasil konsultasi tersebut, pemerintah daerah akhirnya diperbolehkan menggunakan skema penyewaan kendaraan sebagai alternatif pengadaan yang sah menurut aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Setelah berkonsultasi dengan LKPP, pemerintah daerah memperoleh penjelasan bahwa pengadaan kendaraan dapat dilakukan melalui mekanisme sewa. Skema tersebut dinilai tetap sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.
Selain menjadi solusi atas keterbatasan opsi pembelian, mekanisme sewa juga dianggap lebih efisien karena seluruh biaya pemeliharaan kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
“Seluruh biaya perawatan, servis, hingga pemeliharaan kendaraan ditanggung oleh pihak penyedia jasa. Bahkan jika kendaraan memerlukan perbaikan, teknisi akan datang langsung karena kendaraan ini tidak dapat ditangani secara sembarangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kendaraan jenis SUV seperti Defender dipilih karena dinilai lebih mampu menghadapi kondisi medan di Kota Samarinda, termasuk jalan yang berat maupun genangan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.
“Pertimbangan lainnya adalah kondisi medan di Samarinda. Kendaraan jenis ini dinilai lebih tangguh untuk melintasi jalan yang menantang maupun genangan banjir dibandingkan kendaraan biasa,” pungkas Dilan. (*)
