“Hingga kini tidak ada hasil audit atau putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum. Kalau memang ada bukti, silakan tempuh jalur hukum. Pemerintah tidak akan melindungi siapa pun yang bersalah, tapi jangan menyebarkan fitnah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Andi juga menyinggung identitas di balik akun K_N, yang diduga dikendalikan oleh seseorang berinisial HF.
Berdasarkan informasi awal, sosok tersebut diketahui tidak berdomisili di Samarinda.
“Kami memperoleh informasi bahwa akun itu dikendalikan oleh individu berinisial HF yang tidak berdomisili di Samarinda. Namun, penelusuran lebih lanjut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat berwenang,” ungkapnya.
Andi juga menyatakan, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan tidak akan memengaruhi sikap Pemerintah Kota Samarinda.
Namun demikian, itikad baik tetap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.
“Mereka boleh saja memberikan klarifikasi, tapi kami tidak sedang meminta atau bernegosiasi untuk itu. Kami tetap membuka ruang bagi itikad baik. Kalau memang merasa keliru, silakan menyampaikan permintaan maaf,” tuturnya.
Lebih jauh, Andi menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda telah mengeluarkan rilis resmi kepada media terkait perkembangan isu tersebut.
Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum apabila situasi menuntut.
“Kami sudah menyampaikan rilis kepada rekan-rekan media. Jika diperlukan, langkah hukum akan kami tempuh untuk menjaga nama baik pemerintah dan kebenaran informasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda tidak akan diam terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat mencemarkan reputasi institusi maupun pejabat publik.
“Penyebaran fitnah tidak boleh dibiarkan. Bila perlu, penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir demi melindungi kebenaran dan integritas pemerintah,” pungkasnya.
