Namun, ia menekankan bahwa sebelum memasuki tahap penganggaran, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memastikan program ini berjalan sesuai regulasi.
“Kami harus memastikan bahwa aspek legalitasnya terpenuhi terlebih dahulu sebelum membahas alokasi anggaran. Kami akan melakukan kajian mendalam agar tidak terjadi kendala di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai landasan hukum yang memperkuat implementasi program ini, Pemrov Kaltim tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub).
Tim terkait saat ini sedang bekerja untuk merampungkan regulasi tersebut agar kebijakan pendidikan gratis dapat diterapkan secara optimal.
Terkait aktivitas hari pertamanya sebagai Wakil Gubernur, Seno Aji mengungkapkan bahwa ia masih berada di kediaman pribadinya dan belum menempati rumah dinas secara resmi.
“Saya masih tinggal di kediaman pribadi untuk sementara waktu. Mungkin bulan depan baru akan pindah ke rumah dinas setelah beberapa perbaikan selesai dilakukan,” jelasnya.
Selain pembahasan program pendidikan gratis, agenda rapat pada Senin mendatang juga mencakup evaluasi efisiensi anggaran serta penyesuaian program kerja.
