BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Pigai menyampaikan pernyataan itu sebagai tanggapan atas laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025 serta 26 kasus hingga April 2026.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua cepat menyebar ke publik dan menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Karena itu, ia meminta semua pihak mencegah tindakan kekerasan agar tidak memperburuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.
“Catatan domestik maupun internasional menunjukkan eskalasi konflik meningkat. Dalam hampir sebulan, sedikitnya 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” kata Pigai.
Pigai menilai eskalasi kekerasan yang terus terjadi membuktikan konflik Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya melalui pendekatan kasus per kasus.
Menurut dia, pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, selama ini lebih banyak menangani persoalan individual, sementara akar konflik belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh nasional,” ujarnya.
Pigai menegaskan konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa ditangani hanya oleh satu kementerian atau lembaga. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan pendekatan komprehensif melalui dialog dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga memastikan Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong penyelesaian konflik yang terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut Pigai, pemerintah bertanggung jawab melindungi seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menyelesaikan konflik secara mendasar dan berkelanjutan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar