Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Tag: Pemberantasan Korupsi
Soal Pemanggilan Eks Pimpinan BUMN, KPK Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo
KPK)\ merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pemanggilan pimpinan lama BUMN oleh Kejaksaan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum.
PPATK Optimalkan Intelijen Keuangan untuk Kejar Aset Korupsi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkomitmen mengoptimalkan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi sebagai program kerja tahun 2026.
LHKPN Masuk Era Digital, KPK Gunakan AI untuk Tingkatkan Akurasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2025.
RUU Perampasan Aset Dibahas di DPR, Libatkan Akademisi dan Praktisi Hukum
Badan Keahlian DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana terdiri atas delapan bab dan 62 pasal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
KPK Tetapkan Yaqut Cholil dan Gus Alex Tersangka Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.
Dugaan Pemerasan, KPK Tangkap Tangan Kajari Hulu Sungai Utara
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, atas dugaan pemerasan.
Balikpapan Prioritaskan Penguatan Integritas Sekolah, Bukan Penindakan dalam Gerakan Antikorupsi 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi justru dimulai dari penguatan karakter dan tata kelola di lingkungan pendidikan.
BPK Perkuat Tata Kelola Negara dan Selamatkan Triliunan Rupiah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I 2025.
Kejagung Serahkan Rp13,25 Triliun Uang Pengganti Kasus Korupsi CPO ke Negara
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara senilai Rp13,255 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya kepada negara.
- 1
- 2
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.