Berita Nasional

Prabowo Perintahkan BPKP Usut Pejabat Bermasalah Tanpa Pandang Bulu

lihat foto
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) menyampaikan sambutan didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kanan), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea (ked
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) menyampaikan sambutan didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kanan), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea (kedua kanan), Ketua Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi (kedua kiri), dan kakak Marsinah Marsini (ketiga kiri) saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). FOTO : ANTARA/Prasetia Fauzani/nz

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan meski memiliki kedekatan dengannya.

Prabowo mengungkapkan Kepala BPKP sempat meminta arahan terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang diketahui dekat dengan dirinya. Namun, ia menegaskan BPKP harus melanjutkan proses pemeriksaan tanpa pandang bulu.

“Kalau ada indikasi, terus periksa. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, tidak ada urusan,” tegas Prabowo saat memberikan keterangan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu.

Prabowo mengaku prihatin karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan mengambil uang rakyat setelah mendapat kepercayaan menduduki posisi penting.

Ia menegaskan pejabat yang telah menerima kehormatan dan amanah harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.

Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang kini memudahkan aparat mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan.

“Saya heran sekarang ada digital dan macam-macam, sekarang pasti ketahuan,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengaku sedih terhadap dampak kasus penyelewengan yang turut dirasakan keluarga pejabat terkait, terutama anak dan istri mereka.

Meski demikian, ia menegaskan setiap pejabat negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara dan rakyat sehingga proses pemeriksaan wajib tetap berjalan.

Prabowo menambahkan penindakan hukum juga berlaku bagi kader partainya sendiri. Ia menyebut aparat telah memproses sejumlah kader Partai Gerindra karena terlibat pelanggaran.

Menurut Prabowo, pejabat maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, harus memberi teladan dengan menyelesaikan masa pengabdian secara terhormat.

Ia juga menegaskan aparat penegak hukum akan memproses pihak yang tidak bersedia mengembalikan hasil yang diperolehnya secara tidak sah.

“Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, tidak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan,” kata Prabowo. (*

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar