BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperkuat langkah penataan aset daerah dengan menelusuri kembali sejumlah persoalan lama yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan administrasi, tetapi juga mencakup peninjauan ulang berbagai kasus yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti masih banyaknya persoalan aset yang dinilai belum tertata secara optimal dan memerlukan penanganan serius.
“Langkah ini tidak hanya berfokus pada pembenahan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan aset daerah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah,” ujar Andi Harun, pada Jumat (15/5/2026).
Beberapa aset yang menjadi perhatian antara lain kerja sama lama dengan pihak swasta, lahan di kawasan Teluk Bajau, hingga aset tanah di wilayah Samarinda Seberang.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti kasus pembelian lahan ratusan hektare yang telah dibayarkan, namun belum tercatat dalam data resmi aset daerah.
Menurut Andi Harun, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan aset pada masa sebelumnya yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah transaksi pembelian lahan seluas kurang lebih 150 hektare. Pemerintah disebut telah memiliki bukti pembayaran dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi aset tersebut tidak tercantum dalam daftar barang milik daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar