Komisi B DPRD Bontang Dorong APBD Mengalir Sejak Awal Tahun, UMKM Jangan Menunggu Akhir Tahun

BorneoFlash.com, BONTANG — Komisi B DPRD Kota Bontang mendorong perubahan skema pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar realisasi anggaran dapat berjalan merata sepanjang tahun dan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menilai pola pelaksanaan APBD selama ini belum optimal karena pencairan anggaran cenderung menumpuk pada akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi daerah tidak stabil dan berdampak pada keberlangsungan usaha kecil.

“Dalam skema yang kami inginkan, APBD itu diatur dari bulan 1 sampai bulan 12, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang baru mengucur di bulan 10 saat proyek-proyek mulai berjalan,” ujarnya kepada awak media, pada Selasa (12/5/2026).

Menurut Rustam, keterlambatan realisasi anggaran membuat pelaku UMKM kehilangan momentum untuk merasakan dampak ekonomi dari belanja pemerintah daerah sejak awal tahun.

“Akibatnya UMKM ada yang macet di tengah jalan. Kami ingin uang APBD itu bisa berputar dari Januari sampai Desember, bukan seperti dulu yang tendernya baru mulai April, pengerjaan bulan 7 atau 8, dan pencairannya baru di akhir tahun,” jelasnya.

Ia menegaskan, perubahan pola pengelolaan APBD tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan agar anggaran daerah mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

“APBD itu harus diatur skemanya supaya multiplier effect-nya bisa dinikmati masyarakat, khususnya UMKM kita,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Rustam juga menyoroti serapan anggaran daerah yang saat ini masih menjadi perhatian. Menurutnya, capaian serapan di bawah 40 persen menunjukkan pelaksanaan program pembangunan belum berjalan maksimal.

Meski demikian, ia menekankan bahwa yang terpenting bukan sekadar tingginya angka serapan anggaran, melainkan sejauh mana APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sepanjang tahun.

Ia pun menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih cukup berat di tengah stagnasi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan hidup.

“Gaji tidak naik, BBM tinggi, sementara belanja kebutuhan juga meningkat. Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana APBD bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv)