BorneoFlash.com, BONTANG — Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menuju kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, selama ini pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berfokus pada optimalisasi PAD karena kondisi APBD Bontang pernah berada pada posisi sangat kuat, ditopang DBH hingga mencapai Rp3,7 triliun.
“Distribusi dan pajak itu sebenarnya bukan baru sekarang dibahas, tapi sudah dari dulu. Hanya saja dulu APBD kita sangat besar, bahkan SiLPA bisa sampai Rp400 hingga Rp500 miliar, sehingga perhatian terhadap PAD tidak terlalu besar,” ujarnya, pada Selasa (12/5/2026).
Rustam menjelaskan, idealnya kemandirian fiskal daerah didukung PAD dengan rasio sekitar 20 persen. Namun saat ini, kontribusi PAD terhadap kekuatan fiskal daerah masih berada di kisaran 13 persen.
“Harusnya keuangan fiskal daerah itu bisa sampai 20 persen dari PAD, tapi kita baru sekitar 13 persen. Ini karena sejak dulu belum terlalu agresif mengejar PAD,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menilai, perubahan kondisi fiskal daerah saat ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah harus lebih kreatif dan serius dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Sekarang kondisinya sudah berbalik. Kita harus lebih banyak memanfaatkan potensi yang ada, karena DBH tidak seperti dulu lagi,” katanya.
Menurut Rustam, sejumlah daerah lain berhasil berkembang karena mampu berinovasi dalam meningkatkan PAD dan tidak hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia menilai momentum perubahan kondisi fiskal saat ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Sekarang sudah saatnya kita lebih serius memanfaatkan potensi PAD. Banyak daerah lain bisa berkembang karena kreatif dalam menggali sumber pendapatan,” pungkasnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar