BorneoFlash.com, OPINI - Kaltim belum selesai, rakyat kembali turun ke jalan pada Senin, 5 Mei 2026 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada. Dua kali dalam 15 hari, tuntutannya masih sama: evaluasi kinerja Gubernur Rudy Mas’ud dan usut tuntas dugaan KKN, terutama polemik anggaran renovasi rumah dinas Rp25 miliar.
Sebab permintaan maaf pasca ricuh April dinilai tidak menjawab substansi masalah. (dikutip dari Tribunnews)
Aspirasi Dijawab Represi, Maaf Tak Cukup
Publik Kaltim resah dengan isu kinerja pemerintahan dan dugaan KKN. Rakyat datang membawa pertanyaan, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Alih-alih menemui massa, yang muncul justru aparat dengan tameng dan pentungan. Aspirasi rakyat justru dijawab dengan tindakan represif untuk membubarkan massa. Hasilnya: demonstran dan polisi sama-sama terluka.(dikutip dari Samarindapos)
Ketika pintu dialog ditutup dan penguasa absen, ricuh adalah konsekuensi yang nyaris pasti terjadi. Pertanyaannya: mengapa pola ini selalu berulang?
Demokrasi-Kapitalisme Melahirkan Penguasa Tanpa Amanah
Untuk menjawab itu, kita harus jujur melihat akar masalahnya: sistem Demokrasi-Kapitalisme yang hari ini kita anut. Sistem inilah yang secara struktural melahirkan penguasa yang jauh dari kata amanah.
1. Kekuasaan Berbasis Modal, Bukan Kapabilitas
Dalam demokrasi hari ini, tiket untuk berkuasa itu mahal. Biaya kampanye, iklan, konsultan politik, hingga "biaya tak terduga" menelan ratusan miliar. Siapa yang bisa ikut kontestasi? Hanya mereka yang punya modal besar atau disokong oligarki. Akibatnya, standar pemimpin bergeser.
Bukan lagi siapa paling bertakwa dan kapabel mengurus rakyat, tapi siapa paling tebal dompet dan luas jaringan. Amanah menjadi barang langka karena kekuasaan sejak awal sudah menjadi transaksi. Maka loyalitas pasti bukan untuk rakyat.
2. Politik Dinasti adalah Konsekuensi Logis
Karena kekuasaan berbasis modal dan jaringan, maka cara termudah mempertahankannya adalah melalui keluarga dan kolega. Demokrasi membuka celah itu lebar-lebar. Jika jabatan dianggap "hak milik", wajar jika diwariskan. Wajar pula jika rakyat yang protes dianggap "mengganggu investasi". Ini menjelaskan mengapa setiap rakyat ingin menyampaikan aspirasi jawabannya adalah kawat berduri, bukan dialog.
3. Lumpuhnya Mekanisme Checks and Balances
Teori checks and balances terdengar indah. Tapi realitanya, ia lumpuh saat legislatif dan eksekutif berasal dari koalisi partai yang sama, dan disokong oleh pemodal yang sama. DPRD yang seharusnya mengawasi Gubernur justru satu barisan.
Bagaimana mungkin mengoreksi jika kepentingannya sama? Akibatnya, ketika rakyat protes soal anggaran Rp25 M, tidak ada kekuatan politik resmi yang benar-benar berdiri membela rakyat. Rakyat dua kali turun ke jalan, karena wakilnya tidak bekerja.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar