Selain menyiapkan mekanisme penggantian, Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan menelusuri kembali berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama terkait nilai sejumlah item yang menjadi perhatian publik.
Salah satu yang akan diverifikasi ialah kabar mengenai harga kursi pijat yang disebut mencapai Rp125 juta. Menurut Astri, informasi tersebut masih perlu dicocokkan dengan data resmi pemerintah.
“Terkait angka tersebut, kami masih melakukan pengecekan. Sepengetahuan kami, nilainya tidak sebesar itu,” tuturnya.
Astri menambahkan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan skema teknis penggunaan dana pribadi gubernur untuk mengganti item dimaksud.
Menurut dia, pembahasan lanjutan masih diperlukan agar kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
“Mekanisme teknisnya masih kami bahas bersama Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” ucapnya.
Ia menegaskan, karena seluruh tahapan pengadaan sebelumnya telah rampung, maka setiap tindak lanjut wajib mengikuti prosedur dalam sistem pengadaan pemerintah. Oleh sebab itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci sebelum keputusan final ditetapkan.
“Pasti terdapat mekanisme yang harus ditempuh, dan hal itu saat ini sedang kami koordinasikan,” demikian Astri. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar