BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah harus menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tepat sasaran agar memberi dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia meminta pelaksanaan MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai penerima manfaat utama.
Muhaimin juga menekankan MBG harus sejalan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut program ini harus menyasar dua hal utama, yakni prioritas penerima manfaat dari kelompok miskin serta penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi.
Ia menegaskan MBG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga harus membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Muhaimin optimistis perbaikan tata kelola MBG akan memperkuat program prioritas pemerintah. Ia menilai sinergi antara kebijakan, tata kelola yang baik, dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci keberhasilan program.
Ia juga mendorong MBG membentuk ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha baru dalam rantai pasok pangan.
Program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar