DPRD Kukar, lanjut Yani, akan mendorong skema kolaborasi yang lebih proporsional antara APBD dan APBN, sehingga pembiayaan program tidak sepenuhnya bertumpu pada daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar program tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang kita jaga bukan sekadar program berjalan, tapi hasilnya terasa,” katanya.
Di sisi lain, Yani juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah harus diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil agar kebijakan yang diambil tidak bersifat top-down semata.
Ia menegaskan, keberhasilan program nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk bekerja dalam satu arah, tanpa tarik-menarik kepentingan politik.
“Kalau ingin berhasil, harus ada kepercayaan dan ruang koordinasi yang sehat antara pusat dan daerah,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar